KONEKTIVITAS PEMBAYARAN ASEAN

Topik Regional Payment Connectivity (RPC) kembali mendapat karpet merah. Inisiatif tersebut merupakan salah satu pokok bahasan yang diusung Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 pada jalur keuangan. Agenda ini juga sebagai tindak lanjut atas penandatanganan nota kesepahaman kerja sama oleh lima bank sentral ASEAN di sela-sela perhelatan G20 tahun lalu.

Secara umum ada tiga agenda prioritas yang diangkat bank sentral pada ASEAN 2023 jalur keuangan. Pertama, memperkuat bauran kebijakan makroekonomi untuk mendukung stabilitas, pemulihan dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Kedua, memperluas RPC di antara anggota ASEAN. Ketiga, memperkuat ketahanan keuangan melalui penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN.

RPC dipercaya bakal menjadi masa depan sistem pembayaran negara ASEAN. Bank Indonesia bersama empat bank sentral lainnya, yakni Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina terus melakukan penguatan konektivitas demi mewujudukan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Bagi Indonesia, pencapaian ini merupakan milestone penting dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Dari perspektif makro, kehadiran RPC diyakini juga sangat relevan di tengah misi menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global. Pasalnya kemudahan pembayaran antarnegara yang inklusif merupakan salah satu faktor fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Data ASEAN Investment Report 2022 menunjukkan jumlah UMKM di ASEAN mencapai 72,4 juta unit atau sekitar 21,7% dari total UMKM dunia. Eksistensi RPC niscaya akan memudahkan pelaku usaha di Asia Tenggara dalam menjual barang dan jasanya ke luar negeri, serta menerima pembayaran secara lebih cepat dan aman.

Manfaat lain yang tidak boleh dilupakan ialah kemudahan bagi para pekerja migran di luar negeri dalam mengirimkan penghasilannya ke keluarganya di dalam negeri. Demikian pula kepraktisan yang dirasakan para pelancong domestik ketika bepergian ke luar negeri karena transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan murah. Mereka tetap dapat bertransaksi dengan menggunakan mata uang lokal tanpa harus menukar terlebih dahulu.

Cita-cita lama

Secara historis cita-cita menuju RPC di ASEAN sejatinya sudah lama digaungkan. KTT ASEAN ke-27 tahun 2015 mendeklarasikan ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Menariknya, visi RPC termaktub di dalamnya sebagai integrasi keuangan dari sisi pembayaran.

Meskipun telah lama diusung, harus diakui eksekusinya bukanlah perkara mudah. Studi CPMI (2020) bertajuk ‘Enhancing Cross-Border Payment’ menyebut terdapat empat penghambat pembayaran lintas batas. Biaya yang tinggi, kecepatan yang rendah, akses yang terbatas, dan kurangnya transparansi menjadi kendala utamanya.

Penyebabnya dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan dalam standar sistem pembayaran, kompleksitas dalam sistem kepatuhan, termasuk di dalamnya standar anti pencucian uang, proteksi data konsumen, serta perbedaan waktu antarnegara.

Setali tiga uang, Bank for International Settlement (2023) mengungkap problematika dalam mengintegrasikan sistem pembayaran antarnegara. Regulator perlu mempertimbangkan perbedaan arsitektur keuangan lintas negara mengingat sistem pembayaran multilateral akan melibatkan banyak aspek yuridiksi yang mungkin memerlukan penyesuaian cukup lama.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah pilihan untuk pengaturan mata uang. Otoritas harus menentukan apakah transaksi akan dilakukan lewat single currency, multi-currency, atau cross currency platform. Masing-masing opsi tentu memiliki dampak dan risiko yang berbeda-beda terhadap nilai tukar dan likuiditas. Melihat kompleksitas tantangan tersebut, tidaklah mengherankan jika kerja sama pembayaran lintas batas didominasi oleh hubungan bilateral.

Walau dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks di atas, nyatanya semangat mewujudkan RPC tidak ikut tersurut. Buktinya lima bank sentral ASEAN berkomitmen dalam mengupayakan terobosan inovatif yang akan mempercepat konektivitas pembayaran di kawasan.

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran tanah air terus berupaya memperluas pembayaran lintas batas dengan negara lain. Saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama pembayaran lintas batas berbasis kode QR dengan Thailand. Sinergi ini memungkinkan turis Indonesia cukup memindai kode QR di merchant Thailand dengan menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

Kolaborasi serupa juga sedang digarap dengan Malaysia yang memasuki tahap piloting dan Singapura dalam proses pengembangan/inisiasi. Kerja sama ini merupakan wujud nyata dari implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Ke depan, kerja sama yang masih bersifat bilateral tersebut akan diperluas menjadi multirateral sebagai bagian dari upaya penguatan integrasi ekonomi kawasan.

Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos digadang-gadang tertarik ikut bergabung dalam ekosistem kerja sama ini. Tak ayal langkah ini tentu akan menjadi lompatan besar dalam memperkuat citra Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023.

Pemilihan pembayaran berbasis kode QR sebagai pintu masuk pembayaran lintas batas dinilai sudah tepat. Riset Mastercard (2022) menempatkan kode QR sebagai metode pembayaran paling populer di negara-negara Asia Pasifik dengan tingkat penggunaan sebesar 63%.

Senada dengan temuan tersebut, publikasi Visa berjudul ‘Consumer Payment Attitudes Study 2022’ menemukan bahwa 83% responden di ASEAN memiliki ketertarikan menggunakan pembayaran kode QR.

Preferensi publik tersebut didukung pula oleh keberadaan standar pembayaran berbasis kode QR di lima negara ASEAN. Misalnya, Indonesia dengan QRIS, demikian juga Thailand (Thai QR Code), Malaysia (DuitNow QR), Singapura (SG QR), dan Filipina (QR Ph). Di samping itu, ruang perluasan pembayaran lintas batas di ASEAN juga akan didorong oleh masifnya infrastruktur pembayaran cepat (fast payment) yang telah disediakan bank sentral.

Berkaca pada kesuksesan Indonesia dalam penyelenggaraan G20 tahun lalu, kita patut optimis mimpi konektivitas pembayaran di kawasan Asia Tenggara dapat terwujud. Pencapaian ini tidak hanya sekedar melahirkan legacy baru di ASEAN, namun juga menyiratkan sebuah pesan mendalam. Melalui sinergi yang kuat, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas.

Artikel ini telah dimuat di harian KONTAN 27 April 2023

EFEK KUPU-KUPU DALAM KOMUNIKASI RESESI

Bank Dunia memprediksi resesi global mungkin dapat terjadi pada 2023 mendatang. Penyebab utamanya ialah tren kenaikan suku bunga bank sentral di seluruh dunia untuk memerangi inflasi. Para pemangku kebijakan ramai-ramai ikut memperingatkan tentang potensi datangnya ‘Perfect Storm’ ini.

Mungkinkah Indonesia akan mengalami nasib yang sama? Tidak ada yang tahu jawaban pastinya.

Dalam laporan Global CEO Outlook 2022, survei KPMG terhadap 1.300 CEO perusahaan terbesar di dunia menemukan 86% responden memperkirakan resesi tejadi di tahun depan. Temuan lainnya ialah CEO global mempertimbangkan PHK pegawai (46%) dan penangguhan rencana perekrutan karyawan (39%) sebagai tanggapan terhadap ekspektasi resesi.

Walau demikian, mayoritas ekonom percaya ekonomi Indonesia masih mampu bertahan, alih-alih ikut terjatuh ke jurang resesi. Survei Continuum Data Indonesia menunjukkan 96% responden merasa optimis Indonesia mampu melalui badai resesi global tahun depan.

Setali tiga uang, survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen yang masih berada di zona optimis.

Menariknya ramalan Bank Dunia dan respon para pesohor dalam negeri justru mengingatkan kita pada sebuah metafora ‘Butterfly Effect’. Adalah Edward Norton Lorenz, seorang peneliti asal Amerika yang memperkenalkan istilah efek kupu-kupu dalam sebuah ceramah ilmiah pada 1972. Lorenz menyebut kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil dapat menghasilkan angin tornado di Texas.

Teori ini memang terdengar hiperbola. Walau demikian, ada sebuah kebenaran dibaliknya. Perubahan kecil, bahkan nyaris tak terlihat, yang digambarkan sebagai satu kepakan sayap kupu-kupu dapat mengubah sebuah sistem yang lebih besar. Meskipun berawal dari bidang meteorologi, teori ini kemudian diadopsi ke dalam ilmu ekonomi untuk menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi.

Salah satu poin dari efek kupu-kupu yang relevan dengan kondisi saat ini adalah strategi untuk mengomunikasikan prediksi resesi global 2023 kepada publik. Pendekatan komunikasi harus diformulasikan dengan tepat untuk membentuk perilaku dan mengarahkan ekspektasi masyarakat. Tanpa taktik yang jitu, risiko ‘self-fulfilling prophecy’ (ramalan swawujud) dalam arti negatif bisa saja terjadi.

Krisis moneter 25 tahun silam memberikan sebuah pelajaran berharga tentang teori ini. Kala itu berita antrian panjang nasabah di segelintir bank menyebar luas di media massa. Situasi ini lantas memicu kepanikan masyarakat yang berujung pada penarikan dana secara besar-besaran (bank runs) oleh nasabah bank lainnya, termasuk bank yang memiliki fundamental keuangan kuat.

Implikasinya, bank sehat justru ikut terseret dalam gelombang likuidasi akibat masalah likuiditas dan solvabilitas. Pangkal persoalannya terbilang sederhana dan bisa diantisipasi sebelumnya. Komunikasi di ruang publik kurang terkontrol sehingga menciptakan ketakutan dan ekspektasi masyarakat yang keliru.

Konfigurasi problematika serupa, tapi tak sama juga berlaku dalam konteks kekinian. Tatkala berita ramalan resesi terus diamplifikasi, sangat mungkin perilaku konsumen berubah drastis, lalu mengerem pengeluaran secara ekstrim. Apalagi kabar badai PHK kayarwan oleh sejumlah perusahaan papan atas baru-baru ini seolah-olah ikut menegaskan proyeksi Bank Dunia.

Apabila fenomena ketakutan berbelanja ini terus terjadi dalam skala masif, tak ayal omzet para pelaku usaha akan menurun signifikan. Muara akhirnya tentu keputusan PHK dan risiko gagal bayar kredit tak bisa dielakkan. Inilah titik awal dimulainya sebuah krisis ekonomi.

Perekonomian yang seharusnya masih baik-baik saja, justru berpotensi terjerembab seiring sense of crisis yang berlebihan. Lagi-lagi, wujud kepakan sayap kupu-kupu itu bermula dari berita di media tanpa pandangan pakar yang objektif.

Oleh karena itu, strategi komunikasi yang cermat akan memainkan peran sangat krusial untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Elemen mendasar yang tidak boleh dilupakan ialah komunikasi bukan segala-galanya, namun segalanya perlu dikomunikasikan. Komunikasi memegang peran sentral untuk mengubah perilaku masyarakat. Praktik komunikasi yang baik akan menghasilkan respon yang baik pula.

Keseimbangan adalah kata kuncinya. Ancaman resesi tetap harus disampaikan, tapi wajib diimbangi dengan solusi atau rencana kebijakan ke depan. Waspada terhadap datangnya resesi tentu saja boleh, tapi jangan biarkan kepanikan merajalela.

Filosofi krisis

Dalam bahasa Mandarin, kata krisis terdiri dari dua kata, yaitu “Wei” (bahaya) dan “Ji” (peluang). Memang benar krisis tidak hanya membawa bahaya semata. Pada saat yang sama krisis juga harus dimaknai sebagai momen yang melahirkan sebuah peluang baru.

Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seakan mengafirmasi filosofi ini. Ketika mayoritas industri memasuki musim dingin imbas kebijakan lockdown, sektor ekonomi digital justru sedang menikmati musim semi. Sebut saja perdagangan elektronik, transportasi dan pembelajaran daring, dompet elektronik, penyedia jasa internet dan video conference, serta perbankan digital.

Hikmah lain yang tidak bisa dilupakan adalah pandemi Covid-19 telah mengakselerasi terjadinya transformasi digital di Tanah Air. Sebagian ahli bahkan menyebut proses transformasi digital berlangsung lebih cepat lima tahun ketimbang dalam kondisi normal.

Pelaku usaha dituntut untuk go digital sebagai satu-satunya opsi agar tetap beroperasi di tengah turbulensi akibat wabah.

Poin inilah yang perlu menjadi titik berat dari komunikasi resesi kepada publik. Pesan bahwa selalu ada peluang di tengah krisis harus dikedepankan. Ekspektasi masyarakat perlu diarahkan untuk menjaga tingkat optimisme dan keyakinan dalam berbelanja.

Sektor pangan dan energi terbarukan beserta turunannya merupakan contoh industri yang diyakini masih berpeluang untuk bertumbuh tahun depan. Pasalnya perang Rusia-Ukraina berdampak pada melambungnya harga pangan dunia dan isu keterbatasan pasokan.

Di sisi lain diskursus ekonomi hijau tengah menjadi pusat perhatian banyak negara sebagai solusi atas ancaman perubahan iklim.Tak pelak kedua sektor ini akan tetap bertahan dalam jangka panjang.

Meski ekonomi Indonesia tampak masih baik-baik saja, kita tidak boleh terlena. Strategi komunikasi harus diperhatikan demi memitigasi efek kupu-kupu yang tidak terduga.

Hanya ketika masyarakat dapat melihat adanya kesempatan baru dan yakin dalam membelanjakan uangnya di dalam negeri, roda perekonomian domestik tetap akan berputar kencang. Alhasil, Indonesia niscaya akan terluput dari jurang resesi 2023.

Artikel ini telah dimuat di harian KONTAN 8 Desember 2022

MENAKAR DAMPAK KARTU KREDIT PEMERINTAH DOMESTIK

Era pembayaran digital di tubuh pemerintahan terus digelorakan. Terkini, Pemerintah telah meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang berlaku efektif mulai 1 September 2022. Per definisi, KKP Domestik adalah skema pembayaran berbasis kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kartu kredit pemerintah yang diproses secara domestik.

Pada tahap awal KKP Domestik diimplementasikan dengan menggandeng tiga bank BUMN (BNI, BRI, dan Bank Mandiri). Metode pembayaran menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada mobile banking ketiga bank tersebut. Lewat mekanisme ini, KKP Domestik menawarkan keunggulan berupa pemrosesan transaksi yang dilakukan di dalam negeri.

Di samping itu, KKP Domestik dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Di sisi lain, KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash.

Dari perspektif makro, kemunculan KKP Domestik memiliki dua arti penting. Pertama, KKP Domestik menandai sebuah milestone penting dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. KKP Domestik turut mendukung upaya mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran Indonesia melalui QRIS. Kedua, KKP Domestik juga merepresentasikan komitmen pemerintah untuk memperbesar porsi belanja produk domestik dan UMKM.

Eksistensi KKP Domestik sejatinya sejalan dengan semangat Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Pengeluaran pemerintah diarahkan untuk pembelian barang buatan dalam negeri dengan prioritas produk UMKM. Nominal yang dipatok juga tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar minimal Rp400 triliun. Tak ayal aliran dana masif pemerintah niscaya akan mengalir ke kantong sektor riil.

Tidak hanya itu, kehadiran QRIS dalam mekanisme KKP Domestik secara tidak langsung memaksa UMKM untuk masuk dalam ekosistem digital. Dari total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 62,9 juta, baru 20,5 juta UMKM yang telah menjadi merchant QRIS. Melihat besarnya kesempatan ada, UMKM wajib mengadopsi metode pembayaran kekinian ini untuk meraup pundi-pundi dari pemerintah.

Muara akhir dari upaya digitalisasi ini tentu ialah isu inklusifitas. Hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 menunjukkan 65,4% penduduk dewasa tercatat memiliki akun pada lembaga keuangan formal. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari sisi penggunaan produk dan layanan keuangan formal, tercatat 83,6% masyarakat telah mengakses produk dan layanan keuangan formal.

Hal ini bermakna bahwa semakin banyak UMKM yang didorong menjadi merchant QRIS, berarti kita telah ikut berkontribusi dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024. Apabila ditelaah lebih lanjut, fitur QRIS menjanjikan sejumlah manfaat bagi UMKM.

Pertama, efisiensi biaya transaksi. Bank Indonesia menetapkan Merchant Discount Rate (MDR) bagi pelaku usaha skala mikro sebesar 0%. Jauh lebih rendah dibandingkan kartu debit yang masih berkisar 1% (off us) maupun kartu kredit sebesar 2-3%.

Kedua, kepraktisan pembayaran. Alih-alih menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang lebih kompleks, pelaku usaha nyatanya cukup menyediakan satu QR Code untuk semua aplikasi pembayaran.  Pindai, bayar dan selesai. Semudah itu pembayaran menggunakan QRIS.

Ketiga, kecepatan perputaran modal kerja. Penyelesaian transaksi menggunakan QRIS memakan waktu selama 0-1 hari. Dana masuk dari hasil penjualan dapat diterima UMKM dengan cepat dalam hitungan hari. Implikasinya, modal kerja dapat berputar semakin cepat sehingga nominal yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional juga akan semakin minimal.

Keempat, kemudahan pencatatan hasil usaha. QRIS membantu pelaku usaha dalam menyusun pembukuan sederhana. Kelebihan ini pada akhirnya akan memudahkan pelaku usaha ketika akan mengajukan pinjaman perbankan. Analisis kredit dapat diproses lebih cepat karena adanya dokumentasi arus uang masuk dan keluar di rekening secara otomatis sehingga mendukung profil kredit calon debitur.

Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh fitur QRIS dan kebijakan KKP Domestik, maka daya tarik UMKM untuk go digital niscaya akan semakin meningkat. Pada gilirannya, harapan agar produk UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri juga ikut teramplifikasi.

Elektronifikasi Pemda

Satu catatan penting dari implementasi KKP Domestik ialah dibukanya peluang bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk berperan serta. Hal ini krusial mengingat rekening kas Pemerintah Daerah (Pemda) ditempatkan di BPD. Terkait dengan hal itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Permendagri Nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD.

Terbitnya Permendagri tersebut dinilai menjadi tantangan baru bagi industri BPD. Pasalnya, Pemda dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), harus menunjuk satu bank penerbit kartu kredit Pemda. Padahal, selama ini transaksi nontunai di lingkungan Pemda sudah dilayani BPD melalui berbagai kanal, seperti Cash Management System (CMS), kartu debit, mobile banking dan berbagai layanan lainnya.

Saat ini belum ada BPD yang menerbitkan kartu kredit secara mandiri. Mereka masih berkolaborasi (co-branding) dengan bank umum penerbit kartu kredit, diantaranya bank BUMN. Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat terdapat 17 dari 27 BPD yang telah mengantongi izin QRIS. Statistik ini menandakan bahwa belum semua BPD memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang implementasi KKP Domestik.

Sinergi Bank BUMN dan BPD merupakan kunci dalam merealisasikan perluasan implementasi KKP Domestik. Salah satu studi kasus menarik ialah Bank Sumut dan BNI. Dalam praktiknya, BNI mengembangkan sistem untuk memudahkan proses rekonsiliasi pembayaran KKP Domestik. Langkah ini mempermudah Pemda dan BPD dalam melakukan monitoring dan kontrol terhadap penggunaan uang persediaan untuk kebutuhan belanja operasional dan perjalanan dinas.

Tak pelak model kolaborasi tersebut kian memperkuat optimisne terhadap program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), terutama dari sisi belanja daerah. Sederhananya, semakin banyak kanal pembayaran digital yang terhubung dengan pos pendapatan dan belanja daerah, semakin tinggi pula indeks ETPD.

Hasil asesmen Bank Indonesia pada 2021 mencatat terdapat 199 dari 542 Pemda yang memiliki indeks ETPD di tahap digital atau sebesar 36,7% dari total Pemda di Indonesia. Sementara indeks ETPD oleh Pemda lainnya masih menduduki predikat maju (237), berkembang (96) dan inisiasi (10).

Berkaca dari kondisi tersebut, masih ada pekerjaan rumah urgen ke depan yaitu mendorong program ETPD di masing-masing daerah dapat naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu caranya dengan melakukan perluasan KKP Domestik.

Berangkat dari argumentasi di atas, kita patut optimis bahwa peluncuran KKP Domestik akan melanjutkan cita-cita menciptakan ekosistem cashless society di birokrasi pemerintahan. Upaya ini juga sejalan dengan semangat Gerakan Nasional Non Tunai yang diusung Bank Indonesia. Terobosan ini akan melahirkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang pada akhirnya mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien.

Artikel ini telah dimuat di Harian INVESTOR DAILY 25 OKTOBER 2022

EKOSISTEM PEMBAYARAN ASEAN

Kabar gembira tengah menghampiri wisatawan Indonesia dan Thailand. Bank Indonesia dan Bank of Thailand secara resmi telah meluncurkan kerja sama pembayaran berbasis QR code antarnegara pada akhir Agustus 2022. Pelancong kedua negara kini tidak perlu lagi repot menukarkan mata uang saat akan bertandang ke negara tetangga.

Sinergi ini memungkinkan turis Negeri Gajah Putih melakukan pembayaran dengan cara memindai QRIS merchant Indonesia mengggunakan aplikasi pembayaran Thailand. Demikian sebaliknya, turis Indonesia cukup memindai Thai QR Codes di merchant Thailand dengan menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia.

Bagi Indonesia, pencapaian ini merupakan milestone penting dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Inisiatif ini memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara. Selain itu, pembayaran dengan QR code antarnegara juga menjanjikan biaya yang lebih efisien dibandingkan metode lainnya, seperti kartu kredit, tarik tunai ATM di luar negeri, serta transaksi penukaran uang.

Dari perspektif makro, langkah tersebut sejalan dengan semangat kolektif menuju visi Konektivitas Pembayaran ASEAN (ASEAN Payment Connectivity). Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina merupakan lima negara first mover dalam inisiatif ini. Kelima negara tersebut akan berkolaborasi menciptakan ekosistem pembayaran lintas negara berlandaskan skema penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency settlement).

Agenda Konektivitas Pembayaran ASEAN sejatinya digagas sebagai pionir sistem pembayaran antar negara yang tengah dibahas di forum G20. Topik ini telah mendapat atensi dari berbagai negara sejak Presidensi G20 Arab Saudi tahun 2020. Sayangnya, hingga saat ini pembahasan masih pada tahap perencanaan. Oleh karena itu, terobosan kelima negara ASEAN untuk mewujudkannya lebih awal dalam lingkup yang lebih kecil patut diapresiasi.

Setali tiga uang, kerja sama lintas bank sentral di ASEAN tersebut sekaligus menjawab permasalahan utama dari kondisi pembayaran lintas negara saat ini. Misalnya, tingginya biaya transaksi, waktu proses yang lama dan keterbatasan akses. Di samping itu, aspek lemahnya transparansi akibat perbedaan proses bisnis, waktu operasional serta kurangnya persaingan pelaku pasar juga pantas mendapatkan perhatian khusus.

Pembayaran cepat

Ruang perluasan pembayaran lintas negara di ASEAN masih terbuka lebar. Peluang ini didorong oleh masifnya infrastruktur pembayaran cepat (fast payment) yang disediakan bank sentral. Per definisi, sistem ini memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, serta tersedia 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu.

Kerja sama Monetary Authority of Singapore dan Bank of Thailand dapat menjadi contoh studi kasus. Sistem pembayaran cepat kedua bank sentral, yaitu PayNow Singapura dan PromptPay Thailand telah resmi terkoneksi pada April 2021. Melalui kolaborasi ini, transfer dana dapat dilakukan hingga SGD 1.000 atau THB 25.000 di kedua negara.

Menariknya, proses transfer dana lintas kedua negara cukup menggunakan nomor ponsel. Pengguna tidak perlu mengisi nama lengkap penerima dan detail rekening bank. Transfer dana dapat dilakukan kapan saja dengan proses pengiriman selesai dalam hitungan menit.

Manfaat lain yang dapat dipetik dari kerja sama ini ialah efisiensi biaya transaksi. Interkoneksi sistem pembayaran cepat kedua negara memungkinkan biaya transfer ditekan hingga 3%. Angka tersebut lebih rendah dibanding jalur konvensional yang mencapai 10-15%. Tak pelak roda ekonomi niscaya akan berputar lebih kencang seiring dengan ongkos transaksi yang kian melandai.

Indonesia siap menyongsong tren kolaborasi serupa. Pasalnya Bank Indonesia telah meluncurkan sistem pembayaran cepat bernama BI-FAST. Berita baiknya total peserta BI-FAST sudah mencapai 77 peserta hingga Agustus 2022 dan mewakili 85% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. Artinya, tatkala kerja sama pembayaran cepat kelima bank sentral ASEAN resmi diluncurkan, mayoritas pemain domestik telah siap menyambutnya.

Oleh sebab itu, kehadiran visi Konektivitas Pembayaran ASEAN seakan menegaskan sebuah pesan penting. Kelima bank sentral ASEAN berkomitmen untuk menghadirkan sistem pembayaran lintas negara yang cepat, mudah, murah, aman dan handal di kawasan Asia Tenggara.

Artikel ini telah dimuat di Harian BISNIS INDONESIA 23 September 2022

MENIMBANG DESAIN DIGITAL RUPIAH

Apa risiko terburuk bagi sebuah negara jika melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran? Jawabannya krisis ekonomi dan jebakan utang. El Salvador mungkin satu-satunya negara yang menelan pil pahit ini.

Pada September 2021 El Salvador resmi menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Presiden El Salvador, Nayib Bukelele yakin jika negaranya akan menjadi pusat keuangan dunia lewat mimpi kota Bitcoin yang sedang dibangun.

Ada tiga alasan pemerintah El Salvador mengambil langkah ekstrim ini. Pertama, El Salvador tidak punya mata uang sendiri. Negara itu menggunakan dolar Amerika untuk transaksi sehari-hari.

Kedua, 70% dari populasi El Salvador tidak punya rekening bank dan bekerja di sektor informal. Ketiga, perekonomian El Salvador sangat bergantung pada remiten pekerja migran, yang mayoritas berada di Amerika Serikat.

Sayangnya, perjudian Bukelele tidak kunjung berbuah manis. Hari pertama Bitcoin resmi menjadi mata uang nasional El Salvador, nilainya justru anjlok.

Beberapa bulan setelahnya, El Salvador dikabarkan terjerat banyak utang. Bukele dikabarkan berusaha melobi International Monetary Fund (IMF) untuk pinjaman US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 18,6 triliun.

Harus diakui isu pergolakan harga Bitcoin yang sangat liar merupakan pangkal dari semua permasalahan ini. Padahal salah satu syarat sebuah benda bisa menjadi uang adalah memiliki nilai yang stabil. Pada titik inilah Bitcoin belum bisa disejajarkan dengan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral.

BACA JUGA: METAVERSE DAN MASA DEPAN UANG

Sejak awal kemunculannya pada 2008, kehadiran Bitcoin telah menarik perhatian bank sentral di berbagai negara. Otoritas sistem pembayaran berupaya mendesain sebuah alat pembayaran baru berbasis blockchain yang serupa dengan Bitcoin, namun sah sebagai legal tender.

Alat pembayaran itu lantas dikenal dengan nama mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Kelak di Indonesia akan disebut Digital Rupiah.

Mengutip data Atlantic Council, saat ini ada sepuluh negara yang sudah meluncurkan CBDC, diantaranya Bahama (Sand Dollar) dan Nigeria (eNaira). Di samping itu, terdapat juga 15 negara yang sudah masuk tahap percontohan, 24 negara di tahap pengembangan, dan 43 negara berada pada tahap riset.

Alternatif CBDC

Topik pembahasan CBDC menjadi diskursus menarik sepanjang perhelatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) pada Juli 2022. Berbagai lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank for International Settlement (BIS) turut memberikan pandangannya tentang desain CBDC.

Maklum, saat ini belum ada standar baku atau best practice yang sahih dan bisa menjadi acuan bank sentral dalam menerbitkan CBDC.

Secara teoritis, CBDC terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuan penggunaannya. Pertama, CBDC grosir (wholesale CBDC). Nantinya bank sentral akan memberikan sebuah rekening kepada lembaga untuk menyimpan dana dan penyelesaian transfer antar bank.

Manfaat paling penting dari jenis CBDC ini ialah pembayaran dan setelmen yang lebih efisien, serta pengurangan risiko kredit dan likuiditas pihak bank lawan. 

Kedua, CBDC ritel. Penggunaannya seperti uang kartal yang dipakai sehari-hari, namun dalam bentuk digital. Ada dua CBDC ritel, yaitu berbasis token dan berbasis akun. CBDC berbasis token bisa diakses dengan ‘kunci’ oleh siapapun sehingga memungkinkan adanya transaksi anonim.

Sementara CBDC berbasis akun mewajibkan identifikasi digital untuk mengakses akun milik pengguna sehingga tidak memungkinkan transaksi anonim.

Di samping itu, ada dua opsi pendekatan penerbitan CBDC  yaitu secara langsung (one-tier) dan secara tidak langsung (two-tier)Pada pendekatan one-tier, masyarakat bisa memperoleh CBDC melalui rekening individu yang dibuka di bank sentral.

Sebaliknya pada pendekatan two-tier, penerbitan CBDC dilakukan lewat dua tahap, yaitu lewat bank sentral lalu perbankan. Mekanisme ini persis dengan pengedaran uang kartal yang selama ini dilakukan.

BACA JUGA: TATANAN BARU SISTEM PEMBAYARAN

Berdasarkan karakteristik perilaku konsumen Tanah Air, IMF menyarankan Indonesia untuk mengadopsi CBDC ritel. Alasannya karena preferensi masyarakat yang masih cenderung nyaman bertransaksi secara tunai.

Di samping itu, pilihan ini juga didasarkan oleh nilai agregat transaksi uang elektronik yang meningkat signifikan sekitar 49 % atau mencapai Rp 305,4 triliun.

Pertumbuhan eksponensial ini turut didukung oleh tren pembayaran di e-commerce didominasi oleh dompet digital. Statista mencatat pangsa dompet elektronik mencapai 30% dari total transaksi e-commerce pada 2020.

Data tersebut tidak terlepas dari menjamurnya pemain dompet digital raksasa di Indonesia, seperti GoPay, Ovo, Dana dan LinkAja.

Di sisi lain, penerbitan CBDC menggunakan pendekatan two-tier dinilai lebih cocok dengan lanskap sistem keuangan Indonesia yang masih didominasi oleh industri perbankan.

Apalagi pada mekanisme one-tier, proses penerbitan CBDC yang diikuti penerimaan simpanan di bank sentral berpotensi memunculkan konflik kepentingan bagi bank sentral selaku regulator dan pengawas.

Problematika perpindahan simpanan masyarakat di bank komersial ke bank sentral juga harus diantisipasi. Misalnya dari sisi pendanaan, bank niscaya akan kehilangan sebagian sumber dana ritel sehingga harus mengembangkan sumber dana lain, terutama wholesale funding.

Imbasnya, fungsi intermediasi perbankan dalam sistem keuangan terganggu dan mengurangi arus pendapatan bank karena sumber dana menjadi lebih mahal.

BACA JUGA: QUO VADIS PENGATURAN DECENTRALIZED FINANCE

Terlepas dari opsi desain mana yang akan dipilih, aspek legal formal terkait penerbitan CBDC juga harus diperhatikan. Adanya penerbitan CBDC oleh bank sentral sebagai perluasan bentuk uang fisik menjadi digital membutuhkan penyesuaian terhadap Undang-Undang (UU).

Hasil penelitian IMF (2020) menunjukkan hanya 23% bank sentral yang diijinkan oleh UU untuk menerbitkan mata uang secara langsung dalam format digital. Sementara itu, 61% bank sentral masih dibatasi kewenangan penerbitan mata uang hanya untuk uang kertas dan uang logam.

Tak ayal perjalanan menuju penerbitan CBDC memang masih panjang. Bank Indonesia akan mengeluarkan white paper pengembangan Digital Rupiah pada akhir tahun ini. Satu hal yang pasti, penerbitan Digital Rupiah akan selalu mengedepankan tiga prinsip, yaitu well-planned, well-calibrated, dan well-comunicated.

Kebijakan yang amat krusial ini akan direncanakan, dikalibrasi dan dikomunikasikan sebaik mungkin oleh Bank Indonesia.

Artikel ini telah dimuat di Harian KONTAN 25 Juli 2022

MENGAKSELERASI INKLUSIVITAS EKONOMI DIGITAL

Kata ‘kolaborasi’ seolah menjadi mantra ajaib pada perhelatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022. Bagaimana tidak, Bank Indonesia bersama Pemerintah meluncurkan telah Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital di sela-sela kegiatan berlangsung.

Komitmen ini seakan menegaskan satu pesan penting. Ekonomi digital diyakini akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Sejumlah data mendukung argumen ini. Nilai ekonomi digital domestik mencapai US$ 70 miliar tahun lalu. Angka itu diestimasi terus mengembang hingga menyentuh US$ 146 miliar pada 2025. Sejalan dengan itu, Indonesia juga menjadi tujuan utama investasi digital di Asia Tenggara dengan porsi hingga 40%.

Segendang sepenarian, Bank Indonesia juga menegaskan statistik serupa. Nilai transaksi lokapasar (marketplace) sepanjang 2022 diperkirakan tumbuh 31% atau menjadi Rp536 triliun.

Dari sisi perbankan, nilai seluruh layanan digital perbankan tahun ini diproyeksikan mampu mencapai Rp51.000 triliun atau tumbuh 26% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring.

Tidak dapat dimungkiri bahwa ekonomi digital layak disebut sebagai penyelamat perekonomian domestik di tengah pandemi Covid-19. Ekonomi digital memungkinkan para pelaku usaha tetap melakukan aktivitas ekonomi tanpa tatap muka tatkala himbauan Work From Home (WFH) diberlakukan.

Bahkan, wabah Covid-19 justru mendorong terjadinya transformasi digital jauh lebih cepat dibanding saat kondisi normal.

BACA JUGA: MEMFORMAT ULANG EKONOMI DIGITAL

Menariknya, sejumlah hasil survei menemukan bahwa perubahan perilaku masyarakat akibat wabah Covid-19 cenderung permanen, alih-alih temporer. Kebiasaan konsumen di saat pandemi akan tetap terus berlangsung, meskipun pandemi telah berakhir.

Pola belanja daring, pemesanan makanan lewat aplikasi, dan pembayaran transaksi secara nirsentuh merupakan kenormalan baru yang tak terelakkan.

Kendati menjanjikan banyak keunggulan, namun ekonomi digital masih menyimpan satu pekerjaan rumah krusial. Kebermanfaatan ekonomi digital seyogianya dirasakan seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah alias memiliki efek menetes (trickle down effect). Muara akhirnya tentu ialah isu inklusifitas.

Hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 menunjukkan indeks keuangan inklusif telah mencapai 83,6%, mendekati target sebesar 90% pada 2024. Namun apabila dibedah lebih lanjut, masih terlihat kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan.

Tercatat penggunaan produk dan layanan keuangan formal oleh penduduk perkotaan mencapai 89,1% atau lebih tinggi dibanding pedesaan yang sebesar 77%.     

Digitalisasi daerah

Sinergitas antarotoritas menjadi kata kunci dalam mengurai problematika ini. Bahkan, jauh sebelum Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital digagas, kolaborasi Bank Indonesia dan Pemerintah sejatinya telah berlangsung lama.

Salah satunya lewat pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Langkah ini termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 pada awal Maret 2021.

BACA JUGA: LOMPATAN BESAR DIGITALISASI DAERAH

Setali tiga uang, ketentuan tersebut juga mewajibkan semua daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Saat ini TP2DD telah hadir di 542 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Tak ayal, optimisme tinggi untuk mewujudkan visi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) patut disematkan. Per definisi, ETPD adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dari tunai menjadi nontunai berbasis digital.

Harus diakui kebijakan pembayaran nontunai lewat ETPD terbukti efektif dalam mendongkrak tingkat inklusi keuangan. Pengalaman penyaluran bantuan sosial secara nontunai mengonfirmasi kesimpulan ini.

Masyarakat prasejahtera yang sebelumnya tidak memiliki rekening dipaksa membuka diri terhadap layanan jasa perbankan untuk memperoleh bantuan Pemerintah.

Temuan serupa juga terjadi pada studi kasus Program Kartu Prakerja. Menariknya, hasil survei yang diikuti 11 juta penerima manfaat menunjukkan 28% diantaranya baru pertama kali membuka rekening bank atau dompet elektronik.

Berangkat dari alur berpikir di atas, sangatlah tepat jika menyebut sistem pembayaran memegang peran kritikal dalam mengakselerasi digitalisasi daerah. Bank Indonesia sebagai bagian dari Satgas P2DD akan memastikan agar sistem pembayaran Tanah Air berkontribusi terhadap penciptaan ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

Untuk mewujudkannya, Bank Indonesia telah menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 pada Mei 2019. Setidaknya terdapat tiga inisiatif yang dilakukan bank sentral.

Pertama, penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) atau standar nasional kode respon cepat pembayaran. Satu kode respon cepat untuk semua aplikasi pembayaran perbankan dan dompet elektronik.

Kedua, implementasi BI-FAST yang memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, serta tersedia 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu (24/7). Perubahan perilaku dalam bertransaksi ke arah daring menuntut dukungan infrastruktur yang mampu memfasilitasi metode pembayaran digital yang serba mobile, cepat, aman, dan murah.

Tren tersebut pada gilirannya memperbesar kebutuhan atas tersedianya pembayaran cepat yang memungkinan pembayaran antar individu yang tersedia setiap saat.

BACA JUGA: MENUJU SISTEM PEMBAYARAN CEPAT

Ketiga, peluncuran Standar Nasional Open API (Application Programming Interfaces) Pembayaran atau yang lebih dikenal sebagai SNAP. Langkah ini memungkinkan terjadinya keterhubungan antara perbankan dengan industri teknologi keuangan.

Sebelum open API hadir, akses konsumen untuk melakukan transaksi hanya terbatas pada kanal yang disediakan oleh bank, seperti mobile banking dan internet banking. Namun setelah open API diimplementasikan, konsumen kini juga dapat mengaksesnya lewat aplikasi pihak ketiga.

Tujuan utama dari ketiga upaya Bank Indonesia di atas ialah menciptakan sistem pembayaran yang saling tehubung (interconnected), saling dapat dioperasikan (interoperable) dan terintegrasi (integrated).

Tanpa adanya monopoli jasa sistem pembayaran oleh pihak tertentu, landskap tersebut niscaya akan mempercepat, memudahkan dan memperkaya opsi bagi Pemerintah dalam menyiapkan program ETPD.

Namun demikian, harus disadari bahwa ikhtiar Bank Indonesia tersebut tidak akan berarti banyak tanpa dukungan regulasi dan infrastruktur dari lembaga lainnya.

Oleh karena itu, kolaborasi Bank Indonesia bersama Pemerintah dan swasta melalui Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital patut kita nantikan bersama.

Artikel ini telah dimuat di Harian JAWA POS 20 JULI 2022