Apr 8, 2026 | Articles on Media
Dalam sejarah awal penerbangan, pilot mengendalikan pesawat sepenuhnya. Namun, ketika kompleksitas meningkat, teknologi autopilot mulai diperkenalkan. Awalnya ia sekadar membantu menjaga arah dan ketinggian pesawat.
Seiring waktu, hari ini sebagian besar proses penerbangan justru dikendalikan oleh autopilot. Pilot tetap ada, namun perannya bukan lagi mengendalikan, melainkan mengawasi kerja sistem.
Lintasan evolusi ini merepresentasikan arah perkembangan akal imitasi (AI). AI bergerak dari sistem yang information-driven, menuju decision-support, dan kini memasuki fase decision-making.
Dalam fase ini, AI tidak lagi hanya membantu manusia. Ia mulai bertindak sebagai perencana, pengambil keputusan dan eksekutor tindakan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai agen AI.
Perubahan ini tampak teknologis, tetapi implikasinya bersifat ekonomi dan institusional. Dalam teori ekonomi, agen adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihan. Selama ini, agen tersebut adalah manusia atau institusi yang mewakili manusia.
Namun, dengan berkembangnya agen AI, sebagian fungsi tersebut mulai didelegasikan kepada algoritma. Ini bukan sekadar otomatisasi, tetapi pergeseran otoritas pengambilan keputusan.
Dalam konteks perbankan, pergeseran ini menyentuh jantung dari model bisnis yang telah bertahan selama berabad-abad. Secara historis, transformasi digital di sektor ini sejatinya bukanlah fenomena baru.
Selama ini digitalisasi perbankan hanya dimaknai sederhana sebagai upaya memindahkan layanan fisik bank ke kanal digital di layar gawai cerdas.
Namun, perubahan yang kita saksikan hari ini dan di masa depan akan berbeda secara fundamental dan jauh lebih disruptif.
Kita tidak lagi berbicara tentang digitalisasi, tetapi tentang pergeseran lokus pengambilan keputusan. Kita memasuki era AI yang tidak hanya menganalisis, tetapi juga bertindak tanpa intervensi manusia.
Aktivitas penyaluran kredit bank dapat menjadi studi kasus menarik. Agen AI tidak hanya menilai kelayakan kredit di awal, tetapi terus memantau kondisi debitur secara real-time.
Ketika terjadi perubahan arus kas atau perilaku transaksi, AI dapat secara otomatis memutuskan penyesuaian batas kredit atau memberikan peringatan dini. Ini bukan lagi credit scoring, tetapi evaluasi kredit secara berkelanjutan.
Data empiris menunjukkan bahwa pergeseran di industri ini bukan sekadar wacana. European Central Bank (2025) melaporkan peningkatan signifikan dalam penggunaan AI di sektor perbankan, terutama dalam fungsi penilaian kredit dan deteksi kecurangan.
Setali tiga uang, laporan McKinsey berjudul “Building the AI Bank of the Future” memperkirakan bahwa AI berpotensi menciptakan nilai ekonomi tambahan di sektor perbankan global hingga lebih dari USD 1 triliun per tahun. Hal ini diperoleh terutama melalui peningkatan efisiensi dan personalisasi layanan.
Korelasi perilaku
Di sinilah paradoks muncul. Semakin canggih sistem, semakin besar pula potensi efisiensi dan risiko yang ditimbulkan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam sistem keuangan dapat meningkatkan korelasi perilaku antar institusi.
Ketika banyak bank menggunakan model yang serupa, ada risiko bahwa mereka akan menghasilkan keputusan yang juga serupa.
Dalam kondisi pasar yang bergejolak, keseragaman ini dapat mempercepat terjadinya herding behavior. Banyak pelaku akan mengambil keputusan yang sama pada waktu yang bersamaan.
Setali tiga uang, Bank for International Settlements (BIS) menyebut AI berpotensi mengubah cara risiko muncul dan menyebar dalam sistem keuangan. Risiko tidak lagi berasal dari kegagalan satu institusi, tetapi dari kesalahan kolektif algoritma yang saling terhubung.
Konfigurasi problematika tersebut membawa implikasi strategis bagi industri bank. Pertama, bank perlu mendefinisikan ulang sumber keunggulan kompetitifnya.
Jika fungsi analitis dapat dilakukan oleh algoritma, maka keunggulan tidak lagi berada pada kemampuan memproses informasi, tetapi pada kemampuan mengakses dan mengelola data yang berkualitas.
Dalam ekonomi digital, data adalah faktor produksi baru. Bank yang mampu mengintegrasikan data internal dengan ekosistem eksternal, melalui open banking dan kemitraan strategis akan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tetap tertutup.
Kedua, bank harus bertransformasi dari pengambil keputusan menjadi orkestrator keputusan. Dalam ekosistem berbasis agen AI, keputusan tidak lagi diambil secara terpusat, melainkan dihasilkan oleh interaksi berbagai algoritma.
Bank harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka risiko yang dapat diterima. Hal ini menuntut kapabilitas baru berupa pemahaman terhadap risiko model dan risiko algoritmik.
Ketiga, bank perlu memperkuat fungsi kepercayaan sebagai diferensiasi utama. Ketika sistem keuangan semakin kompleks dan didorong oleh algoritma yang tidak selalu transparan, nilai dari kepercayaan terhadap institusi bank justru meningkat.
Ini berarti bahwa investasi dalam tata kelola, transparansi, dan perlindungan data menjadi sama pentingnya dengan investasi dalam teknologi.
Pada akhirnya, perubahan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang masa depan perbankan. Jika peran utama bank sebagai lembaga intermediasi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah oleh algoritma, apakah bank masih dibutuhkan, atau hanya belum tergantikan?
Dalam banyak kasus, sejarah menunjukkan bahwa sebuah institusi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia hanya kehilangan relevansinya secara perlahan. Agen AI mungkin bukan akhir dari perbankan, tetapi bisa menjadi awal dari redefinisi yang tidak semua pemain mampu bertahan.
Artikel ini telah dimuat di BISNIS INDONESIA 8 April 2026
Apr 1, 2026 | Articles on Media
Kemajuan sebuah bangsa sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa besar sumber daya yang dimilikinya. Terkadang kemampuan memanfaatkan momentum langka ikut menentukan.
Dalam praktiknya, setiap negara pasti mengalami fase yang terjadi sekali dalam beberapa puluh tahun di mana struktur kependudukan didominasi usia produktif. Fenomena ini lantas dikenal sebagai bonus demografi.
Indonesia kini memasuki jendela sejarah tersebut. Dalam kurun tahun 2030–2040, sekitar 65% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Rasio ketergantungan menurun, kapasitas konsumsi meningkat, dan secara teoritis ruang pertumbuhan ekonomi terbuka lebar.
Bonus demografi adalah kesempatan menuju negara berpendapatan tinggi. Namun, pengalaman negara lain memberikan pelajaran penting. Bonus demografi bukanlah hukum alam yang otomatis menghasilkan kemakmuran.
Hasil akhirnya ditentukan oleh kualitas kebijakan dan kesiapan sumber daya manusia. Tanpa keduanya, peluang tersebut dapat berlalu tanpa meninggalkan reformasi struktural yang berarti.
Menariknya, momentum bonus demografi Indonesia bertepatan dengan transformasi ekonomi global menuju era digital dan akal imitasi (AI).
Oleh karena itu, pertanyaan fundamental di era digital bukan sekadar “berapa banyak tenaga kerja yang tersedia?” Isu yang jauh lebih substansial ialah “seberapa siap tenaga kerja kita dalam menghadapi tuntutan pekerjaan berbasis teknologi?”
Pada masa lalu perubahan struktural relatif lebih linear. Tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian berproduktifitas rendah ke manufaktur berproduktifitas lebih tinggi. Kapital hadir dalam bentuk mesin, pabrik, dan infrastruktur fisik. Produktivitas meningkat karena terjadi akumulasi modal dan alih teknologi.
Namun, kini kapital utama justru tidak kasatmata. Ia berupa data, algoritma, jaringan, dan AI. Nilai tambah tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh besarnya pabrik, melainkan oleh kapasitas mengolah informasi.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Dalam ekonomi digital, produktivitas tidak sekadar berarti bekerja lebih lama, tetapi bekerja lebih cerdas. Ia menuntut keterampilan yang jauh lebih kompleks, berupa data science, keamanan siber, AI dan teknologi terkini lainnya. Tanpa penguasaan kompetensi ini, maka bonus demografi hanya menjadi statistik yang impresif di atas kertas.
Selain itu, ekonomi digital juga bersifat selektif. Ia memberi premi pada mereka yang memiliki keterampilan spesifik, dan pada saat yang sama menggerus pekerjaan rutin yang dapat diotomatisasi.
Sejarah revolusi industri menunjukkan setiap lompatan teknologi selalu menciptakan pemenang dan pihak yang tertinggal. Tanpa intervensi kebijakan, bonus demografi berisiko memperlebar ketimpangan.
Kita juga tidak boleh mengabaikan dimensi waktu. Jendela bonus demografi tidak berlangsung selamanya. Ketika struktur umur penduduk mulai menua, tekanan fiskal meningkat seiring kebutuhan jaminan sosial dan kesehatan.
Jika selama periode produktif kita gagal naik kelas ke negara maju, ruang fiskal di masa depan akan menyempit. Artinya, pengelolaan bonus demografi digital bukan sekadar isu ketenagakerjaan, tetapi juga isu keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Kompetensi digital
Hasil studi yang dilakukan SMERU, Oxford, dan UNESCAP (2022) seakan menggambarkan wajah kesiapan tenaga kerja kita. Data menunjukkan kurang dari 1% tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi digital tingkat lanjut.
Penelitian ini sangat kontras dengan nilai ekonomi digital Indonesia yang tumbuh pesat dan digaungkan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.
Tak ayal kesenjangan antara potensi pasar dan kapasitas talenta inilah yang menjadi pekerjaan rumah ke depan. Kompetensi digital oleh generasi muda harus lebih dipersiapkan untuk memenuhi tuntutan ekonomi digital yang semakin kompleks.
Temuan tersebut juga menuntut kita memikirkan ulang cara membangun produktivitas. Di sinilah aspek pendidikan dan pelatihan menjadi sangat krusial.
Pendidikan dan pelatihan yang belum terintegrasi dengan kebutuhan industri digital hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja, tetapi bukan lulusan yang siap berkontribusi produktif dalam ekonomi digital.
Pembangunan pusat inovasi digital untuk pengembangan talenta menjadi langkah strategis dalam konteks ini. Jika kita serius mengelola bonus demografi digital, maka investasi pada infrastruktur keras, seperti jaringan internet dan pusat data, harus diimbangi dengan infrastruktur lunak berupa pusat pengembangan talenta digital.
Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, industri, dan mitra strategis lainnya telah menginisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).
Kehadiran PIDI mencerminkan pergeseran pendekatan kebijakan, dari sekadar mendorong adopsi teknologi menuju pembangunan kapasitas nasional dalam menciptakan talenta digital dan solusi digital yang inovatif.
Lebih dari sekadar pusat pelatihan, PIDI mengintegrasikan kurikulum berbasis industri, akses pada proyek riil, serta kolaborasi dengan korporasi teknologi. Fokusnya bukan hanya menghasilkan lulusan bersertifikat, tetapi talenta yang siap menciptakan nilai tambah. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita dan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam perspektif kebijakan makro, investasi pada pusat inovasi digital merupakan bentuk productive public investment. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga pada penguatan daya saing nasional, perluasan basis ekonomi formal, serta peningkatan kapasitas pertumbuhan jangka panjang.
Pada akhirnya, regulator tanah air saat ini dihadapkan pada dua pilihan strategis. Apakah kita akan menjadi bangsa inovator yang menciptakan teknologi dan nilai tambah global, atau tetap pusat berada pada posisi sebagai pasar besar dalam ekonomi digital dunia?
Peraih Nobel Ekonomi 2018, Paul Romer, pernah berucap “ideas mean that we can have sustained economic growth.” Pertumbuhan berkelanjutan pada dasarnya merupakan fungsi dari kemampuan suatu bangsa untuk terus menciptakan gagasan baru, bukan sekadar memperbanyak faktor produksi lama.
Bonus demografi digital adalah kesempatan yang diberikan kepada bangsa ini untuk menjadi kaya sebelum menua. Jika dikelola dengan tepat, ia akan berubah menjadi dividen digital yang mempercepat kenaikan pendapatan per kapita.
Jika tidak, ia hanya akan menjadi sejarah statistik dan kita akan mencatat satu lagi peluang sejarah yang terlewat.
Artikel ini telah dimuat di KONTAN 1 April 2026
Mar 26, 2026 | Articles on Media
Pada awal abad ke-20, pembangunan rel kereta api menjadi simbol kemajuan sebuah negara. Infrastruktur tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas barang dan manusia, tetapi juga menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar, dan mempercepat perdagangan.
Para ekonom sering menyebutnya sebagai general purpose infrastructure, yaitu fondasi yang memungkinkan berbagai aktivitas ekonomi berkembang di atasnya.
Kini dunia sedang menyaksikan kemunculan jenis infrastruktur baru dengan peran yang tidak kalah strategis. Infrastruktur itu tidak lagi berbentuk rel kereta api, jalan tol maupun pelabuhan.
Ia hadir dalam bentuk jaringan sistem digital yang memungkinkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhubung dalam satu ekosistem yang efisien. Infrastruktur ini dikenal sebagai Digital Public Infrastructure (DPI).
Dalam beberapa tahun terakhir, konsep DPI semakin mendapat perhatian dalam diskursus berbagai forum internasional. Pengalaman banyak negara menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi atau investasi pada perusahaan rintisan.
Yang jauh lebih fundamental adalah keberadaan DPI yang memungkinkan berbagai layanan digital berkembang secara luas, terintegrasi, dan inklusif.
Secara konseptual, DPI terdiri dari tiga lapisan utama. Pertama adalah identitas digital, yang memungkinkan individu dan pelaku usaha melakukan verifikasi identitas secara elektronik.
Kedua adalah infrastruktur pembayaran digital, yang memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat dan interoperable.
Ketiga adalah infrastruktur pertukaran data, yang memungkinkan berbagai sistem digital saling terhubung dan bertukar informasi secara aman.
Ketiga elemen ini membentuk sebuah platform dasar yang memungkinkan aktivitas ekonomi digital berjalan dengan lebih efisien. Tanpa platform ini, berbagai layanan digital akan berkembang secara terfragmentasi dan sulit mencapai skala yang luas.
Indonesia sebenarnya telah mulai membangun fondasi tersebut secara bertahap. Standarisasi sistem pembayaran melalui QRIS memungkinkan berbagai aplikasi pembayaran menggunakan satu standar QR Code yang sama.
Sistem transfer dana real-time melalui BI-FAST mempercepat sirkulasi transaksi pembayaran nasional. Sementara itu, upaya integrasi tata kelola data dilakukan melalui Satu Data Indonesia.
Dari perspektif teori ekonomi, pembangunan DPI memiliki landasan konseptual yang kuat. Ekonom peraih Nobel tahun 1993, Douglass North, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu sistem untuk menurunkan biaya transaksi.
Biaya transaksi yang tinggi, baik dalam bentuk biaya pembayaran, verifikasi identitas, maupun koordinasi antar institusi akan menghambat aktivitas ekonomi dan memperlambat inovasi.
DPI bekerja tepat pada titik tersebut. Ia menurunkan biaya transaksi dalam skala yang luas. Sistem pembayaran digital yang interoperable membuat transaksi menjadi lebih cepat dan murah.
Identitas digital mempermudah proses verifikasi dalam berbagai layanan. Integrasi data memungkinkan koordinasi antar lembaga berlangsung dengan lebih efisien.
Sebagai contoh, seorang pedagang kecil di pasar tradisional kini dapat menerima pembayaran digital hanya dengan menampilkan kode QR. Ia tidak perlu menyediakan mesin EDC. Ia tidak perlu membuka sistem pembayaran yang berbeda untuk setiap aplikasi dompet digital. Satu kode QR sudah cukup untuk menerima pembayaran dari berbagai platform.
Dari sudut pandang ekonomi, perubahan kecil seperti ini terbilang sangat signifikan. Ia menurunkan hambatan masuk bagi pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Ketika jutaan pelaku usaha dapat terhubung ke sistem pembayaran digital, maka ekosistem ekonomi digital menjadi jauh lebih luas dan inklusif.
Manfaat DPI tidak berhenti pada efisiensi transaksi ekonomi. Infrastruktur ini juga berperan sebagai platform bagi munculnya inovasi baru.
Pengalaman India bisa menjadi studi kasus menarik. Platform digital nasional yang dikenal sebagai India Stack memungkinkan berbagai perusahaan teknologi mengembangkan layanan keuangan digital, sistem identitas elektronik, hingga berbagai aplikasi pelayanan publik dalam skala yang luas.
Ekosistem India Stack terdiri dari sejumlah komponen inti. Aadhaar berfungsi sebagai identitas digital nasional, Unified Payments Interface sebagai infrastruktur pembayaran instan, dan DigiLocker sebagai repositori dokumen digital.
Di atas fondasi tersebut kemudian dibangun berbagai layanan seperti e-Sign, e-KYC, serta Direct Benefit Transfer untuk mempercepat distribusi bantuan sosial dan layanan publik.
Di samping itu, transformasi layanan publik juga berpotensi menjadi sasaran DPI. Selama bertahun-tahun, salah satu tantangan terbesar dalam birokrasi modern adalah kompleksitas proses administrasi.
Banyak layanan publik yang memerlukan verifikasi dokumen berulang, koordinasi antar lembaga yang intens, serta sistem informasi yang tidak saling terhubung.
Dalam perspektif yang lebih luas, transformasi ini membuka jalan menuju model pemerintahan yang lebih modern. Pemerintah tidak lagi sekadar menjadi penyedia layanan, tetapi juga menjadi penyedia platform digital yang memungkinkan berbagai layanan publik terintegrasi dalam satu ekosistem.
Pendekatan ini sering disebut sebagai government as a platform, sebuah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan digital.
Implikasi ekonominya sangat signifikan. Ketika layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien, biaya administrasi bagi masyarakat dan pelaku usaha dapat ditekan. Ketika proses perizinan menjadi lebih sederhana, investasi dapat mengalir lebih cepat.
Ketika distribusi bantuan sosial menjadi lebih akurat, efektivitas kebijakan publik meningkat. Semua ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Tentu saja, pembangunan DPI bukan tanpa tantangan. Fragmentasi sistem digital antar lembaga masih perlu segera diselesaikan. Interoperabilitas data antar instansi belum sepenuhnya optimal.
Di sisi lain, isu perlindungan data pribadi dan keamanan siber juga semakin penting seiring meningkatnya digitalisasi layanan.
Namun, tantangan tersebut tidak mengurangi signifikansi strategis dari DPI. Justru sebaliknya, tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital publik harus dipandang sebagai agenda kebijakan jangka panjang yang memerlukan koordinasi lintas lembaga dan konsistensi kebijakan.
Jika kita kembali pada analogi di awal tulisan, rel kereta api pada abad ke-19 tidak dibangun dalam semalam. Ia merupakan hasil dari investasi besar, perencanaan jangka panjang, dan koordinasi berbagai pihak. Namun ketika jaringan rel tersebut akhirnya terbentuk, dampaknya terhadap perekonomian jauh melampaui ekspektasi awal.
Pada akhirnya, arsitek India Stack, Nandan Nilekani, menyebut DPI sebagai “the rails on which innovation happens.” Analogi ini sederhana, tetapi sangat tepat.
Negara yang membangun rel digital lebih dulu akan memberi ruang lebih luas bagi inovasi untuk tumbuh. Tanpa rel itu, inovasi akan bergerak lambat dan terfragmentasi. Alhasil, DPI bukan lagi sekedar pelengkap. Ia adalah fondasi di eral digital.
Artikel ini telah dimuat di INVESTOR DAILY 26 Maret 2026
Feb 12, 2026 | Articles on Media
Membangun jalan tol kerap dipersepsikan sebagai kebijakan pro-pertumbuhan. Asumsinya, jika jarak menjadi lebih pendek dan waktu tempuh berkurang, maka terjadi efisiensi biaya sehingga ekonomi akan tumbuh.
Namun para ekonom paham, jalan tol tidak otomatis meningkatkan aktivitas ekonomi. Ia hanya membuka pintu kesempatan. Yang menentukan hasil akhirnya adalah apakah aktivitas produktif benar-benar berpindah ke sana.
Ekonomi digital bekerja dengan logika yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai transaksi e-commerce meningkat tajam, jumlah pengguna platform digital bertambah jutaan setiap tahun, dan kosakata AI menjadi bagian dari percakapan publik sehari-hari. Dari atas permukaan, semuanya tampak bergerak ke arah yang benar.
Laporan e-Conomy SEA 2025 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company seakan mengonfirmasi fenomena ini. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai hampir US$100 miliar dalam Gross Merchandise Value (GMV) pada 2025. Angka ini tumbuh 14% dibanding 2024, sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Walau demikian, ekonomi tidak pernah berhenti hanya pada angka pertumbuhan. Yang lebih penting adalah kualitasnya. Misalnya, sektor apa yang bertumbuh, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana keberlanjutan pertumbuhan tersebut.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi digital tidak serta-merta mengerek sektor riil secara signifikan. Grafik boleh naik, tetapi cerita di baliknya tidak selalu sesederhana itu.
Peraih Nobel Ekonomi tahun 1987, Robert Solow mengatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang bukanlah akumulasi modal. Ketika investasi terus ditambah tanpa peningkatan efisiensi, tambahan output akan semakin kecil.
Menurut Solow, faktor utama pengungkit pertumbuhan adalah total factor productivity, yaitu kemampuan menghasilkan output yang lebih besar dari kombinasi tenaga kerja dan modal yang sama.
Di titik inilah inovasi digital menemukan relevansinya. Dalam kerangka teori ekonomi, digitalisasi menurunkan transaction costs, yakni biaya untuk mencari informasi, berkoordinasi, dan mengeksekusi transaksi.
Ketika biaya transaksi turun, dua hal terjadi sekaligus. Pertama, aktivitas ekonomi menjadi lebih murah dan cepat. Kedua, aktivitas yang sebelumnya inefisien menjadi ekonomis untuk dilakukan.
Ambil contoh sederhana di sektor UMKM. Sebelum adanya platform digital, biaya untuk memasarkan produk ke luar daerah sangat tinggi. Namun dengan bantuan platform digital, biaya tersebut kini turun drastis.
Hasilnya bukan hanya peningkatan penjualan, tetapi juga perluasan skala usaha, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas.
Ilusi efisiensi
Namun, Solow juga pernah menyindir bahwa komputer ada di mana-mana kecuali di statistik produktivitas. Pernyataan ini lahir dari kegagalan awal teknologi meningkatkan produktivitas di Amerika Serikat pada 1970–1980-an.
Alasannya, teknologi baru membutuhkan penyesuaian organisasi, perubahan proses bisnis, dan peningkatan kualitas SDM. Produktivitas baru melonjak ketika ketiga elemen ini berjalan bersamaan.
Pelajaran ini sangat relevan bagi Indonesia. Banyak inisiatif digital berhenti pada lapisan teknologi. Aplikasi dibuat, sistem dibangun, tetapi prosedur lama tetap dipertahankan. Digitalisasi tanpa reformasi proses adalah ilusi efisiensi.
Karena itu, terdapat tiga langkah yang harus diambil agar inovasi digital benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, menggeser fokus dari konsumsi digital ke produksi digital. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, tetapi mayoritas bertumpu pada sektor informal. Semua itu penting, tetapi dampaknya terhadap produktivitas nasional relatif terbatas.
Mengapa? Karena ia lebih banyak memindahkan transaksi dari satu kanal ke kanal lain, bukan mengubah fungsi produksi.
Bandingkan dengan digitalisasi di sektor manufaktur atau logistik. Ketika perusahaan menggunakan sensor dan data real-time untuk mengurangi downtime atau rantai pasok dipangkas lewat integrasi sistem, maka output meningkat tanpa harus menambah input secara proporsional. Di situlah produktivitas lahir.
Kedua, memperlakukan data selayaknya the new oil. Jika jalan tol adalah infrastruktur fisik, maka data adalah infrastruktur ekonomi abad ke-21. Ia menentukan seberapa cepat keputusan dibuat, seberapa akurat kebijakan dirumuskan, dan seberapa efisien sumber daya dialokasikan.
OECD bahkan menyamakan peran data hari ini dengan peran riset dan pengembangan dalam teori pertumbuhan klasik.
Implikasinya sederhana, tapi sering diabaikan. Kebijakan data bukan isu teknis, melainkan soal produktivitas. Tanpa interoperabilitas data antarinstansi, tanpa standar yang jelas, dan tanpa kepastian hukum, inovasi berbasis data akan berjalan tertatih.
Startup tidak bisa berkembang, perusahaan ragu berinvestasi, dan teknologi canggih seperti AI hanya menjadi wacana.
Ketiga, pengembangan SDM digital. Kita sering membicarakan talenta digital, tetapi diskusinya kerap berhenti pada berapa banyak orang bisa coding, bukan berapa banyak yang mampu mengeksploitasinya untuk meningkatkan produktivitas.
Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar bukan terletak pada ketersediaan talenta, melainkan pada absennya ekosistem yang memungkinkan eksperimen dan pembelajaran berulang.
Pusat inovasi
Di sinilah kehadiran pusat inovasi menjadi krusial. Pusat inovasi merupakan institusi ekonomi yang menjembatani pengetahuan dan penerapan. Ia menyediakan ruang di mana teknologi diuji pada persoalan produktivitas yang konkret.
Dengan mekanisme ini, pembelajaran tidak berhenti pada keterampilan individual, melainkan berkembang menjadi perubahan organisasi.
Pusat inovasi juga mempercepat difusi produktivitas. Banyak inovasi berhasil di tahap awal, dalam skala kecil atau proyek percontohan, tetapi berhenti sebelum memberi dampak luas. Masalahnya bukan pada ide atau teknologi, melainkan pada kemampuan mereplikasi dan mengintegrasikannya ke dalam praktik ekonomi sehari-hari.
Pusat inovasi menjembatani jurang ini. Ia memungkinkan inovasi diuji, disempurnakan, lalu distandarkan, sehingga dapat diadopsi oleh lebih banyak pelaku dengan biaya dan risiko yang lebih rendah.
Di sinilah pentingnya peran negara. Regulator hadir sebagai orkestrator ekosistem dengan mempertemukan talenta, industri, universitas, dan pembuat kebijakan dalam satu ruang eksperimentasi bersama.
Tanpa orkestrasi semacam ini, inovasi cenderung terfragmentasi. Setiap aktor bergerak di jalurnya masing-masing, dan hasilnya sulit berskala besar. Pusat inovasi mengubah logika itu. Ia menciptakan mekanisme pembelajaran kolektif dan mempercepat penyebaran praktik terbaik.
Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali pernyataan Paul Krugman, pemenang nobel ekonomi tahun 2008, “Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything.”
Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditentukan bukan oleh seberapa cepat kita mengadopsi teknologi, tetapi oleh seberapa serius kita menggunakannya untuk bekerja lebih efisien dan lebih produktif, serta menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.
Artikel ini telah dimuat di INVESTOR DAILY 12 Februari 2026
Jan 6, 2026 | Articles on Media
Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% terancam layu sebelum berkembang jika Indonesia hanya puas menjadi pasar, sementara mesin inovasi global beralih ke tangan pencipta nilai.
Tahun 2025 menjadi momen penting bagi pertumbuhan ekonomi. Nobel Ekonomi secara resmi diberikan kepada Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt.
Mereka berkontribusi besar menjelaskan bagaimana inovasi dan kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Mokyr menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hari ini tidak semata karena akumulasi modal atau tenaga kerja. Dua variabel itu penting, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa beberapa negara bergerak cepat, sementara yang lain tertinggal.
Menurutnya, faktor utama ekonomi sebuah bangsa melaju adalah pengetahuan yang bermanfaat, kompetensi teknis, dan institusi yang mendukung pengembangan teknologi.
Sementara itu, Aghion dan Howitt menghidupkan kembali gagasan klasik dari Joseph Schumpeter, yaitu konsep creative destruction (penghancuran kreatif).
Ide dasarnya tampak sederhana, tetapi implikasinya sangat dalam. Setiap inovasi yang baru lahir secara perlahan akan menggusur teknologi dan praktik lama.
“Penghancuran” terjadi karena apa yang sebelumnya dianggap mapan tiba-tiba kehilangan relevansinya. Teknologi baru akan mengeliminasi cara produksi atau model bisnis yang konvensional.
Namun terobosan itu terbilang kreatif dan produktif sehingga mampu mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalil ketiga tokoh tersebut sangat menarik apabila ditilik dari perspektif historis. Di banyak sejarah ekonomi global, negara maju selalu memiliki satu kesamaan. Mereka tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi membangunnya.
Inggris memiliki pusat riset mesin uap abad ke-18 yang menjadikannya pionir revolusi industri pertama. Amerika melahirkan Silicon Valley pada 1970-an yang menjadi titik temu investasi pemerintah, riset universitas dan kucuran dana modal ventura.
Sementara Cina mendirikan zona eksperimental digital pada awal 2000-an yang menjadi dasar lahirnya industri teknologi terbesar kedua di dunia.
Lantas, apa pelajaran pentingnya bagi Indonesia? Nobel Ekonomi 2025 mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak pernah datang dengan sendirinya.
Kita sedang memasuki fase di mana ekonomi digital bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi fondasi pertumbuhan berkelanjutan.
Kabar baiknya, perkembangan digitalisasi di tingkat global membuka peluang besar untuk meraup pundi-pundi dari ekspor jasa digital.
World Trade Organization mencatat nilai ekspor jasa digital dunia pada 2024 telah menembus US$ 4,64 triliun. India bertransformasi menjadi kekuatan utama layanan teknologi informasi global dengan ekspor jasa digital US$ 269 miliar.
Sementara Irlandia berhasil memposisikan diri sebagai international hub untuk ekspor perangkat lunak, SaaS dan layanan pendukung teknologi yang bernilai sekitar US$ 417 miliar.
Dengan pasar domestik yang besar sebagai testing ground, Indonesia bisa naik kelas dari pengguna teknologi menjadi penyedia layanan digital global. Lewat dukungan regulasi dan ekosistem inovasi yang terhubung, Indonesia berpotensi menjadi eksportir layanan digital bernilai tinggi.
Talenta digital
Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan nyata di depan mata. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut kebutuhan talenta digital nasional diperkirakan mencapai 12 juta orang pada 2030, namun suplai diperkirakan hanya tersedia sekitar 9 juta orang.
Oleh karena itu, kehadiran pusat inovasi digital menjadi mendesak. Kita tidak bisa berharap talenta digital lahir hanya dari ruang kelas yang terpisah dari kebutuhan industri.
Pengalaman banyak negara menunjukkan, ketika pusat inovasi digital terhubung dengan agenda nasional, ia bukan hanya mencetak lebih banyak talenta digital, tetapi juga mempercepat lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar global.
Selain itu, defisit jutaan talenta ini menjadi alarm bagi kebijakan dan strategi ekonomi digital. Jika tidak direspons dengan tepat, Indonesia berisiko menjadi konsumen teknologi global, tanpa memiliki kapasitas menciptakan inovasi dan menguasai rantai nilai digitalnya sendiri.
Dalam banyak kasus, negara yang tidak mampu menghasilkan inovasi sendiri akan selalu menjadi price taker dalam perekonomian global. Ia membeli teknologi dengan harga mahal, tetapi hanya menikmati sebagian kecil nilai tambahnya.
Sementara negara yang mampu berinovasi justru menguasai rantai nilai, menentukan standar, bahkan mengendalikan pasar.
Inilah mengapa inovasi digital menjadi begitu strategis. Teknologi digital memiliki sifat yang berbeda dari sektor ekonomi tradisional. Skalanya bisa diperbesar hampir tanpa biaya tambahan, dan nilai tambahnya tidak terbatas pada batas geografis.
Negara yang mampu menciptakan teknologi semacam ini akan tumbuh lebih cepat, produktivitasnya meningkat, dan struktur ekonominya menjadi jauh lebih tangguh menghadapi gejolak global.
Oleh karena itu, bila Indonesia ingin benar-benar berlari, inovasi digital tidak boleh menjadi agenda pinggiran. Ia harus menjadi poros pembangunan, sebagaimana mesin uap bagi Inggris, Silicon Valley bagi Amerika, atau zona eksperiental digital bagi China.
Negara-negara ini bergerak maju bukan karena mereka paling kaya sumber daya alamnya, tetapi karena mereka paling serius membangun sumber daya inovasinya.
Indonesia hari ini menghadapi dua pilihan. Kita bisa memilih tetap nyaman sebagai pasar besar atau mengambil jalan yang lebih menantang sebagai pencipta nilai.
Pilihan kedua tentu lebih sulit. Ia menuntut perubahan cara berpikir, cara bekerja dan cara merumuskan kebijakan. Namun di situlah letak masa depan pertumbuhan jangka panjang.
Pada akhirnya, bapak ilmu manajemen modern, Peter Drucker pernah berkata,“Kita tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah hari ini dengan solusi masa lalu.”
Visi pertumbuhan ekonomi 8% dan Indonesia Emas 2045 di masa depan tidak mungkin dicapai dengan pendekatan atau cara kerja seperti sekarang.
Kita tak bisa lagi hanya mengandalkan komoditas, tenaga kerja murah, atau pasar domestik yang besar. Keunggulan itu mungkin relevan dua dekade lalu.
Namun, di dunia yang bergerak cepat seperti sekarang, keunggulan tersebut tidak cukup. Talenta digital, inovasi, dan teknologi harus menjadi fokus pengembangan di masa depan demi membangun ekonomi yang tangguh dan mandiri dalam jangka panjang.
Artikel ini telah dimuat di KONTAN 26 Desember 2025
Nov 7, 2025 | Articles on Media
Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 ibarat pelayaran panjang menuju samudra baru. Kita berlayar dengan arah, kecepatan, dan tujuan. Namun hal yang paling menentukan bukan seberapa cepat kapal itu berjalan, melainkan ke mana ia mengarah.
Karena tanpa arah jelas, samudra yang luas hanya membuat kapal berputar di tempat. Selama kita punya kompas yang tepat, maka arah itu akan tetap jelas.
Dalam dua dekade terakhir, kapal ekonomi Indonesia telah berhasil menempuh lautan globalisasi. Konsumsi rumah tangga, ekspor komoditas, dan pembangunan infrastruktur menjadi mesin penggerak utamanya. Kapal itu sukses berlayar dengan yang baik walau badai global datang silih berganti.
Namun, arah angin kini telah bergeser. Harga komoditas tak lagi stabil, ruang fiskal semakin terbatas, dan produktivitas nasional belum optimal.
Dunia yang kita hadapi hari ini tidak lagi sama dengan dunia yang kita kenal dua dekade lalu. Teknologi digital mengubah lanskap bisnis dan cara manusia bekerja. Akal imitasi, internet of things, dan big data menjadi bahan bakar baru yang menentukan kecepatan ekonomi.
Sementara itu, ketergantungan pada komoditas tidak lagi menjanjikan ketahanan jangka panjang di tengah perubahan iklim global.
Di titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan penting: apakah kompas lama masih cukup akurat untuk menunjukkan arah ke masa depan?
Jawabannya mungkin tidak. Dunia kini tidak bergerak secara linier. Ia berubah secara eksponensial. Kompas lama yang hanya mengandalkan konsumsi dan komoditas tidak lagi mampu membaca medan yang baru. Untuk itu, kita perlu kompas baru bernama ekonomi digital yang mampu merespons perubahan arah angin.
Di masa lalu, nilai ekonomi diciptakan oleh sumber daya fisik. Kini, nilainya muncul dari inovasi dan jaringan. Produk domestik bruto bukan lagi ditentukan oleh berapa luas lahan yang diolah, tapi oleh seberapa cepat data diproses menjadi keputusan.
Ekonomi digital membuat produktivitas tidak lagi bergantung pada jarak dan waktu. Ia memberi ruang bagi semua orang untuk ikut berperan, bahkan dari pelosok yang jauh dari pusat kota.
Transformasi ini sudah tampak di depan mata. Bank Indonesia, misalnya, menavigasi sistem pembayaran digital sebagai fondasi kepercayaan. QRIS bukan sekadar inovasi teknis, melainkan wujud nyata dari visi mendigitalkan Indonesia. Ia tak hanya memudahkan, tapi juga menumbuhkan inklusi.
Setali tiga uang Pemerintah Daerah juga menerapkan sistem pembayaran digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Di sisi lain, UMKM yang dulu terjebak dalam skala kecil kini bisa menjual produk ke pasar nasional bahkan internasional lewat platform daring.
Ekonomi digital memberi kita kesempatan untuk menulis ulang peta pembangunan. Ia memungkinkan pertumbuhan tanpa harus merusak lingkungan, membuka lapangan kerja tanpa harus menambah beban fiskal, dan memperkuat inklusi tanpa harus menunggu redistribusi.
Nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD90 miliar dan diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada 2030.
Mendigitalkan Indonesia bukan sekadar tentang memperluas jaringan 5G atau ledakan jumlah startup. Keduanya penting, tapi esensinya lebih dalam dari itu. Ini tentang bagaimana teknologi menjadi arah baru pembangunan. Tujuan akhirnya adalah menjadi bangsa yang high tech, high touch dan right tech.
High tech berarti kita berani menatap masa depan dengan teknologi mutakhir untuk memacu produktivitas. High touch menempatkan manusia di pusat perubahan.
Sementara right tech mengingatkan bahwa teknologi yang tepat tidak selalu yang paling mahal, tapi justru yang sederhana dan dimengerti oleh rakyat. Sebab itu, digitalisasi adalah tentang seberapa besar manfaat sosial yang bisa kita hasilkan dari teknologi.
Namun kompas tidak pernah bekerja sendiri. Ia memberi arah, tapi sang nahkoda yang menavigasi kapal. Pada titik inilah sinergi kebijakan publik harus menjadi kapten kapal.
Pemerintah perlu memastikan infrastruktur digital menjangkau hingga pelosok, otoritas moneter dan keuangan harus menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas, serta dunia usaha perlu menanam investasi bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada manusianya.
Tantangan
Setiap revolusi teknologi selalu membawa paradoks. Di satu sisi, ia membuka peluang baru dan di saat bersamaan ia menciptakan ketimpangan baru. Tantangan terbesar dalam perjalanan menuju Indonesia digital adalah digital divide, yakni kesenjangan antara mereka yang mampu memanfaatkan teknologi dan mereka yang tertinggal.
Yuval Noah Harari, penulis buku Nexus mengatakan “Teknologi hanyalah alat, dan nilai-nilai manusia akan menentukan ke mana alat itu diarahkan.” Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kemajuan digital tidak otomatis membawa kesejahteraan. Tanpa arah yang jelas, teknologi bisa memperlebar jurang, bukan menutupnya.
Data BPS menunjukkan sekitar 27% penduduk Indonesia belum mengakses internet pada 2024. Kesenjangan ini terlihat lebih besar di kawasan timur Indonesia. Di sinilah tantangan terbesar agar digitalisasi tak hanya berhenti di kota besar, tapi juga harus menembus desa, daerah pesisir, dan pegunungan.
Kita perlu memastikan ekonomi digital tidak menjadi ruang eksklusif bagi mereka yang sudah terhubung, tetapi jembatan bagi mereka yang masih tertinggal. Teknologi seharusnya menjadi alat pemerataan kesempatan, bukan penentu siapa yang beruntung.
Pada akhirnya, kita akan menghadapi masa depan yang tak selalu pasti. Ada badai ketimpangan, arus disrupsi, dan kabut ketidakpastian global. Tapi dengan kompas yang jelas, kita bisa menavigasi semua ketidakpastian itu dengan tenang.
Indonesia niscaya mampu menyongsong era keemasan dengan digitalisasi asal kita tahu cara membaca kompasnya.
Artikel ini telah dimuat di BISNIS INDONESIA 7 November 2025
