BANK DI ERA AGEN AI

Apr 8, 2026 | Articles on Media

Dalam sejarah awal penerbangan, pilot mengendalikan pesawat sepenuhnya. Namun, ketika kompleksitas meningkat, teknologi autopilot mulai diperkenalkan. Awalnya ia sekadar membantu menjaga arah dan ketinggian pesawat.

Seiring waktu, hari ini sebagian besar proses penerbangan justru dikendalikan oleh autopilot. Pilot tetap ada, namun perannya bukan lagi mengendalikan, melainkan mengawasi kerja sistem.

Lintasan evolusi ini merepresentasikan arah perkembangan akal imitasi (AI). AI bergerak dari sistem yang information-driven, menuju decision-support, dan kini memasuki fase decision-making.

Dalam fase ini, AI tidak lagi hanya membantu manusia. Ia mulai bertindak sebagai perencana, pengambil keputusan dan eksekutor tindakan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai agen AI.

Perubahan ini tampak teknologis, tetapi implikasinya bersifat ekonomi dan institusional. Dalam teori ekonomi, agen adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihan. Selama ini, agen tersebut adalah manusia atau institusi yang mewakili manusia.

Namun, dengan berkembangnya agen AI, sebagian fungsi tersebut mulai didelegasikan kepada algoritma. Ini bukan sekadar otomatisasi, tetapi pergeseran otoritas pengambilan keputusan.

Dalam konteks perbankan, pergeseran ini menyentuh jantung dari model bisnis yang telah bertahan selama berabad-abad. Secara historis, transformasi digital di sektor ini sejatinya bukanlah fenomena baru.

Selama ini digitalisasi perbankan hanya dimaknai sederhana sebagai upaya memindahkan layanan fisik bank ke kanal digital di layar gawai cerdas.

Namun, perubahan yang kita saksikan hari ini dan di masa depan akan berbeda secara fundamental dan jauh lebih disruptif.

Kita tidak lagi berbicara tentang digitalisasi, tetapi tentang pergeseran lokus pengambilan keputusan. Kita memasuki era AI yang tidak hanya menganalisis, tetapi juga bertindak tanpa intervensi manusia.

Aktivitas penyaluran kredit bank dapat menjadi studi kasus menarik. Agen AI tidak hanya menilai kelayakan kredit di awal, tetapi terus memantau kondisi debitur secara real-time.

Ketika terjadi perubahan arus kas atau perilaku transaksi, AI dapat secara otomatis memutuskan penyesuaian batas kredit atau memberikan peringatan dini. Ini bukan lagi credit scoring, tetapi evaluasi kredit secara berkelanjutan.

Data empiris menunjukkan bahwa pergeseran di industri ini bukan sekadar wacana. European Central Bank (2025) melaporkan peningkatan signifikan dalam penggunaan AI di sektor perbankan, terutama dalam fungsi penilaian kredit dan deteksi kecurangan.

Setali tiga uang, laporan McKinsey berjudul “Building the AI Bank of the Future” memperkirakan bahwa AI berpotensi menciptakan nilai ekonomi tambahan di sektor perbankan global hingga lebih dari USD 1 triliun per tahun. Hal ini diperoleh terutama melalui peningkatan efisiensi dan personalisasi layanan.

Korelasi perilaku

Di sinilah paradoks muncul. Semakin canggih sistem, semakin besar pula potensi efisiensi dan risiko yang ditimbulkan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam sistem keuangan dapat meningkatkan korelasi perilaku antar institusi.

Ketika banyak bank menggunakan model yang serupa, ada risiko bahwa mereka akan menghasilkan keputusan yang juga serupa.

Dalam kondisi pasar yang bergejolak, keseragaman ini dapat mempercepat terjadinya herding behavior. Banyak pelaku akan mengambil keputusan yang sama pada waktu yang bersamaan.

Setali tiga uang, Bank for International Settlements (BIS) menyebut AI berpotensi mengubah cara risiko muncul dan menyebar dalam sistem keuangan. Risiko tidak lagi berasal dari kegagalan satu institusi, tetapi dari kesalahan kolektif algoritma yang saling terhubung.

Konfigurasi problematika tersebut membawa implikasi strategis bagi industri bank. Pertama, bank perlu mendefinisikan ulang sumber keunggulan kompetitifnya.

Jika fungsi analitis dapat dilakukan oleh algoritma, maka keunggulan tidak lagi berada pada kemampuan memproses informasi, tetapi pada kemampuan mengakses dan mengelola data yang berkualitas.

Dalam ekonomi digital, data adalah faktor produksi baru. Bank yang mampu mengintegrasikan data internal dengan ekosistem eksternal, melalui open banking dan kemitraan strategis akan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tetap tertutup.

Kedua, bank harus bertransformasi dari pengambil keputusan menjadi orkestrator keputusan. Dalam ekosistem berbasis agen AI, keputusan tidak lagi diambil secara terpusat, melainkan dihasilkan oleh interaksi berbagai algoritma.

Bank harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka risiko yang dapat diterima. Hal ini menuntut kapabilitas baru berupa pemahaman terhadap risiko model dan risiko algoritmik.

Ketiga, bank perlu memperkuat fungsi kepercayaan sebagai diferensiasi utama. Ketika sistem keuangan semakin kompleks dan didorong oleh algoritma yang tidak selalu transparan, nilai dari kepercayaan terhadap institusi bank justru meningkat.

Ini berarti bahwa investasi dalam tata kelola, transparansi, dan perlindungan data menjadi sama pentingnya dengan investasi dalam teknologi.

Pada akhirnya, perubahan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang masa depan perbankan. Jika peran utama bank sebagai lembaga intermediasi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah oleh algoritma, apakah bank masih dibutuhkan, atau hanya belum tergantikan?

Dalam banyak kasus, sejarah menunjukkan bahwa sebuah institusi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia hanya kehilangan relevansinya secara perlahan. Agen AI mungkin bukan akhir dari perbankan, tetapi bisa menjadi awal dari redefinisi yang tidak semua pemain mampu bertahan.

Artikel ini telah dimuat di BISNIS INDONESIA 8 April 2026

MENGELOLA BONUS DEMOGRAFI DIGITAL

Apr 1, 2026 | Articles on Media

Kemajuan sebuah bangsa sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa besar sumber daya yang dimilikinya. Terkadang kemampuan memanfaatkan momentum langka ikut menentukan.

Dalam praktiknya, setiap negara pasti mengalami fase yang terjadi sekali dalam beberapa puluh tahun di mana struktur kependudukan didominasi usia produktif. Fenomena ini lantas dikenal sebagai bonus demografi.

Indonesia kini memasuki jendela sejarah tersebut. Dalam kurun tahun 2030–2040, sekitar 65% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Rasio ketergantungan menurun, kapasitas konsumsi meningkat, dan secara teoritis ruang pertumbuhan ekonomi terbuka lebar.

Bonus demografi adalah kesempatan menuju negara berpendapatan tinggi. Namun, pengalaman negara lain memberikan pelajaran penting. Bonus demografi bukanlah hukum alam yang otomatis menghasilkan kemakmuran.

Hasil akhirnya ditentukan oleh kualitas kebijakan dan kesiapan sumber daya manusia. Tanpa keduanya, peluang tersebut dapat berlalu tanpa meninggalkan reformasi struktural yang berarti.

Menariknya, momentum bonus demografi Indonesia bertepatan dengan transformasi ekonomi global menuju era digital dan akal imitasi (AI).

Oleh karena itu, pertanyaan fundamental di era digital bukan sekadar “berapa banyak tenaga kerja yang tersedia?” Isu yang jauh lebih substansial ialah “seberapa siap tenaga kerja kita dalam menghadapi tuntutan pekerjaan berbasis teknologi?”

Pada masa lalu perubahan struktural relatif lebih linear. Tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian berproduktifitas rendah ke manufaktur berproduktifitas lebih tinggi. Kapital hadir dalam bentuk mesin, pabrik, dan infrastruktur fisik. Produktivitas meningkat karena terjadi akumulasi modal dan alih teknologi.

Namun, kini kapital utama justru tidak kasatmata. Ia berupa data, algoritma, jaringan, dan AI. Nilai tambah tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh besarnya pabrik, melainkan oleh kapasitas mengolah informasi.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Dalam ekonomi digital, produktivitas tidak sekadar berarti bekerja lebih lama, tetapi bekerja lebih cerdas. Ia menuntut keterampilan yang jauh lebih kompleks, berupa data science, keamanan siber, AI dan teknologi terkini lainnya. Tanpa penguasaan kompetensi ini, maka bonus demografi hanya menjadi statistik yang impresif di atas kertas.

Selain itu, ekonomi digital juga bersifat selektif. Ia memberi premi pada mereka yang memiliki keterampilan spesifik, dan pada saat yang sama menggerus pekerjaan rutin yang dapat diotomatisasi.

Sejarah revolusi industri menunjukkan setiap lompatan teknologi selalu menciptakan pemenang dan pihak yang tertinggal. Tanpa intervensi kebijakan, bonus demografi berisiko memperlebar ketimpangan.

Kita juga tidak boleh mengabaikan dimensi waktu. Jendela bonus demografi tidak berlangsung selamanya. Ketika struktur umur penduduk mulai menua, tekanan fiskal meningkat seiring kebutuhan jaminan sosial dan kesehatan.

Jika selama periode produktif kita gagal naik kelas ke negara maju, ruang fiskal di masa depan akan menyempit. Artinya, pengelolaan bonus demografi digital bukan sekadar isu ketenagakerjaan, tetapi juga isu keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Kompetensi digital

Hasil studi yang dilakukan SMERU, Oxford, dan UNESCAP (2022) seakan menggambarkan wajah kesiapan tenaga kerja kita. Data menunjukkan kurang dari 1% tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi digital tingkat lanjut.

Penelitian ini sangat kontras dengan nilai ekonomi digital Indonesia yang tumbuh pesat dan digaungkan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara.

Tak ayal kesenjangan antara potensi pasar dan kapasitas talenta inilah yang menjadi pekerjaan rumah ke depan. Kompetensi digital oleh generasi muda harus lebih dipersiapkan untuk memenuhi tuntutan ekonomi digital yang semakin kompleks.

Temuan tersebut juga menuntut kita memikirkan ulang cara membangun produktivitas. Di sinilah aspek pendidikan dan pelatihan menjadi sangat krusial.

Pendidikan dan pelatihan yang belum terintegrasi dengan kebutuhan industri digital hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja, tetapi bukan lulusan yang siap berkontribusi produktif dalam ekonomi digital.

Pembangunan pusat inovasi digital untuk pengembangan talenta menjadi langkah strategis dalam konteks ini. Jika kita serius mengelola bonus demografi digital, maka investasi pada infrastruktur keras, seperti jaringan internet dan pusat data, harus diimbangi dengan infrastruktur lunak berupa pusat pengembangan talenta digital.

Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, industri, dan mitra strategis lainnya telah menginisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

Kehadiran PIDI mencerminkan pergeseran pendekatan kebijakan, dari sekadar mendorong adopsi teknologi menuju pembangunan kapasitas nasional dalam menciptakan talenta digital dan solusi digital yang inovatif.

Lebih dari sekadar pusat pelatihan, PIDI mengintegrasikan kurikulum berbasis industri, akses pada proyek riil, serta kolaborasi dengan korporasi teknologi. Fokusnya bukan hanya menghasilkan lulusan bersertifikat, tetapi talenta yang siap menciptakan nilai tambah. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita dan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam perspektif kebijakan makro, investasi pada pusat inovasi digital merupakan bentuk productive public investment. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga pada penguatan daya saing nasional, perluasan basis ekonomi formal, serta peningkatan kapasitas pertumbuhan jangka panjang.

Pada akhirnya, regulator tanah air saat ini dihadapkan pada dua pilihan strategis. Apakah kita akan menjadi bangsa inovator yang menciptakan teknologi dan nilai tambah global, atau tetap pusat berada pada posisi sebagai pasar besar dalam ekonomi digital dunia?

Peraih Nobel Ekonomi 2018, Paul Romer, pernah berucap “ideas mean that we can have sustained economic growth.” Pertumbuhan berkelanjutan pada dasarnya merupakan fungsi dari kemampuan suatu bangsa untuk terus menciptakan gagasan baru, bukan sekadar memperbanyak faktor produksi lama.

Bonus demografi digital adalah kesempatan yang diberikan kepada bangsa ini untuk menjadi kaya sebelum menua. Jika dikelola dengan tepat, ia akan berubah menjadi dividen digital yang mempercepat kenaikan pendapatan per kapita.

Jika tidak, ia hanya akan menjadi sejarah statistik dan kita akan mencatat satu lagi peluang sejarah yang terlewat.

Artikel ini telah dimuat di KONTAN 1 April 2026

MEMBANGUN REL BARU EKONOMI DIGITAL

Mar 26, 2026 | Articles on Media

Pada awal abad ke-20, pembangunan rel kereta api menjadi simbol kemajuan sebuah negara. Infrastruktur tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas barang dan manusia, tetapi juga menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar, dan mempercepat perdagangan.

Para ekonom sering menyebutnya sebagai general purpose infrastructure, yaitu fondasi yang memungkinkan berbagai aktivitas ekonomi berkembang di atasnya.

Kini dunia sedang menyaksikan kemunculan jenis infrastruktur baru dengan peran yang tidak kalah strategis. Infrastruktur itu tidak lagi berbentuk rel kereta api, jalan tol maupun pelabuhan.

Ia hadir dalam bentuk jaringan sistem digital yang memungkinkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhubung dalam satu ekosistem yang efisien. Infrastruktur ini dikenal sebagai Digital Public Infrastructure (DPI).

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep DPI semakin mendapat perhatian dalam diskursus berbagai forum internasional. Pengalaman banyak negara menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi atau investasi pada perusahaan rintisan.

Yang jauh lebih fundamental adalah keberadaan DPI yang memungkinkan berbagai layanan digital berkembang secara luas, terintegrasi, dan inklusif.

Secara konseptual, DPI terdiri dari tiga lapisan utama. Pertama adalah identitas digital, yang memungkinkan individu dan pelaku usaha melakukan verifikasi identitas secara elektronik.

Kedua adalah infrastruktur pembayaran digital, yang memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat dan interoperable.

Ketiga adalah infrastruktur pertukaran data, yang memungkinkan berbagai sistem digital saling terhubung dan bertukar informasi secara aman.

Ketiga elemen ini membentuk sebuah platform dasar yang memungkinkan aktivitas ekonomi digital berjalan dengan lebih efisien. Tanpa platform ini, berbagai layanan digital akan berkembang secara terfragmentasi dan sulit mencapai skala yang luas.

Indonesia sebenarnya telah mulai membangun fondasi tersebut secara bertahap. Standarisasi sistem pembayaran melalui QRIS memungkinkan berbagai aplikasi pembayaran menggunakan satu standar QR Code yang sama.

Sistem transfer dana real-time melalui BI-FAST mempercepat sirkulasi transaksi pembayaran nasional. Sementara itu, upaya integrasi tata kelola data dilakukan melalui Satu Data Indonesia.

Dari perspektif teori ekonomi, pembangunan DPI memiliki landasan konseptual yang kuat. Ekonom peraih Nobel tahun 1993, Douglass North, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu sistem untuk menurunkan biaya transaksi.

Biaya transaksi yang tinggi, baik dalam bentuk biaya pembayaran, verifikasi identitas, maupun koordinasi antar institusi akan menghambat aktivitas ekonomi dan memperlambat inovasi.

DPI bekerja tepat pada titik tersebut. Ia menurunkan biaya transaksi dalam skala yang luas. Sistem pembayaran digital yang interoperable membuat transaksi menjadi lebih cepat dan murah.

Identitas digital mempermudah proses verifikasi dalam berbagai layanan. Integrasi data memungkinkan koordinasi antar lembaga berlangsung dengan lebih efisien.

Sebagai contoh, seorang pedagang kecil di pasar tradisional kini dapat menerima pembayaran digital hanya dengan menampilkan kode QR. Ia tidak perlu menyediakan mesin EDC. Ia tidak perlu membuka sistem pembayaran yang berbeda untuk setiap aplikasi dompet digital. Satu kode QR sudah cukup untuk menerima pembayaran dari berbagai platform.

Dari sudut pandang ekonomi, perubahan kecil seperti ini terbilang sangat signifikan. Ia menurunkan hambatan masuk bagi pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Ketika jutaan pelaku usaha dapat terhubung ke sistem pembayaran digital, maka ekosistem ekonomi digital menjadi jauh lebih luas dan inklusif.

Manfaat DPI tidak berhenti pada efisiensi transaksi ekonomi. Infrastruktur ini juga berperan sebagai platform bagi munculnya inovasi baru.

Pengalaman India bisa menjadi studi kasus menarik. Platform digital nasional yang dikenal sebagai India Stack memungkinkan berbagai perusahaan teknologi mengembangkan layanan keuangan digital, sistem identitas elektronik, hingga berbagai aplikasi pelayanan publik dalam skala yang luas.

Ekosistem India Stack terdiri dari sejumlah komponen inti. Aadhaar berfungsi sebagai identitas digital nasional, Unified Payments Interface sebagai infrastruktur pembayaran instan, dan DigiLocker sebagai repositori dokumen digital.

Di atas fondasi tersebut kemudian dibangun berbagai layanan seperti e-Sign, e-KYC, serta Direct Benefit Transfer untuk mempercepat distribusi bantuan sosial dan layanan publik.

Di samping itu, transformasi layanan publik juga berpotensi menjadi sasaran DPI. Selama bertahun-tahun, salah satu tantangan terbesar dalam birokrasi modern adalah kompleksitas proses administrasi.

Banyak layanan publik yang memerlukan verifikasi dokumen berulang, koordinasi antar lembaga yang intens, serta sistem informasi yang tidak saling terhubung.

Dalam perspektif yang lebih luas, transformasi ini membuka jalan menuju model pemerintahan yang lebih modern. Pemerintah tidak lagi sekadar menjadi penyedia layanan, tetapi juga menjadi penyedia platform digital yang memungkinkan berbagai layanan publik terintegrasi dalam satu ekosistem.

Pendekatan ini sering disebut sebagai government as a platform, sebuah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan digital.

Implikasi ekonominya sangat signifikan. Ketika layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien, biaya administrasi bagi masyarakat dan pelaku usaha dapat ditekan. Ketika proses perizinan menjadi lebih sederhana, investasi dapat mengalir lebih cepat.

Ketika distribusi bantuan sosial menjadi lebih akurat, efektivitas kebijakan publik meningkat. Semua ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Tentu saja, pembangunan DPI bukan tanpa tantangan. Fragmentasi sistem digital antar lembaga masih perlu segera diselesaikan. Interoperabilitas data antar instansi belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, isu perlindungan data pribadi dan keamanan siber juga semakin penting seiring meningkatnya digitalisasi layanan.

Namun, tantangan tersebut tidak mengurangi signifikansi strategis dari DPI. Justru sebaliknya, tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital publik harus dipandang sebagai agenda kebijakan jangka panjang yang memerlukan koordinasi lintas lembaga dan konsistensi kebijakan.

Jika kita kembali pada analogi di awal tulisan, rel kereta api pada abad ke-19 tidak dibangun dalam semalam. Ia merupakan hasil dari investasi besar, perencanaan jangka panjang, dan koordinasi berbagai pihak. Namun ketika jaringan rel tersebut akhirnya terbentuk, dampaknya terhadap perekonomian jauh melampaui ekspektasi awal.

Pada akhirnya, arsitek India Stack, Nandan Nilekani, menyebut DPI sebagai “the rails on which innovation happens.” Analogi ini sederhana, tetapi sangat tepat.

Negara yang membangun rel digital lebih dulu akan memberi ruang lebih luas bagi inovasi untuk tumbuh. Tanpa rel itu, inovasi akan bergerak lambat dan terfragmentasi. Alhasil, DPI bukan lagi sekedar pelengkap. Ia adalah fondasi di eral digital.

Artikel ini telah dimuat di INVESTOR DAILY 26 Maret 2026

INOVASI DIGITAL SEBAGAI PENGUNGKIT PRODUKTIVITAS NASIONAL

Feb 12, 2026 | Articles on Media

Membangun jalan tol kerap dipersepsikan sebagai kebijakan pro-pertumbuhan. Asumsinya, jika jarak menjadi lebih pendek dan waktu tempuh berkurang, maka terjadi efisiensi biaya sehingga ekonomi akan tumbuh.

Namun para ekonom paham, jalan tol tidak otomatis meningkatkan aktivitas ekonomi. Ia hanya membuka pintu kesempatan. Yang menentukan hasil akhirnya adalah apakah aktivitas produktif benar-benar berpindah ke sana.

Ekonomi digital bekerja dengan logika yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai transaksi e-commerce meningkat tajam, jumlah pengguna platform digital bertambah jutaan setiap tahun, dan kosakata AI menjadi bagian dari percakapan publik sehari-hari. Dari atas permukaan, semuanya tampak bergerak ke arah yang benar.

Laporan e-Conomy SEA 2025 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company seakan mengonfirmasi fenomena ini. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai hampir US$100 miliar dalam Gross Merchandise Value (GMV) pada 2025. Angka ini tumbuh 14% dibanding 2024, sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Walau demikian, ekonomi tidak pernah berhenti hanya pada angka pertumbuhan. Yang lebih penting adalah kualitasnya. Misalnya, sektor apa yang bertumbuh, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana keberlanjutan pertumbuhan tersebut.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi digital tidak serta-merta mengerek sektor riil secara signifikan. Grafik boleh naik, tetapi cerita di baliknya tidak selalu sesederhana itu.

Peraih Nobel Ekonomi tahun 1987, Robert Solow mengatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang bukanlah akumulasi modal. Ketika investasi terus ditambah tanpa peningkatan efisiensi, tambahan output akan semakin kecil.

Menurut Solow, faktor utama pengungkit pertumbuhan adalah total factor productivity, yaitu kemampuan menghasilkan output yang lebih besar dari kombinasi tenaga kerja dan modal yang sama.

Di titik inilah inovasi digital menemukan relevansinya. Dalam kerangka teori ekonomi, digitalisasi menurunkan transaction costs, yakni biaya untuk mencari informasi, berkoordinasi, dan mengeksekusi transaksi.

Ketika biaya transaksi turun, dua hal terjadi sekaligus. Pertama, aktivitas ekonomi menjadi lebih murah dan cepat. Kedua, aktivitas yang sebelumnya inefisien menjadi ekonomis untuk dilakukan.

Ambil contoh sederhana di sektor UMKM. Sebelum adanya platform digital, biaya untuk memasarkan produk ke luar daerah sangat tinggi. Namun dengan bantuan platform digital, biaya tersebut kini turun drastis.

Hasilnya bukan hanya peningkatan penjualan, tetapi juga perluasan skala usaha, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas.

Ilusi efisiensi

Namun, Solow juga pernah menyindir bahwa komputer ada di mana-mana kecuali di statistik produktivitas. Pernyataan ini lahir dari kegagalan awal teknologi meningkatkan produktivitas di Amerika Serikat pada 1970–1980-an.

Alasannya, teknologi baru membutuhkan penyesuaian organisasi, perubahan proses bisnis, dan peningkatan kualitas SDM. Produktivitas baru melonjak ketika ketiga elemen ini berjalan bersamaan.

Pelajaran ini sangat relevan bagi Indonesia. Banyak inisiatif digital berhenti pada lapisan teknologi. Aplikasi dibuat, sistem dibangun, tetapi prosedur lama tetap dipertahankan. Digitalisasi tanpa reformasi proses adalah ilusi efisiensi.

Karena itu, terdapat tiga langkah yang harus diambil agar inovasi digital benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, menggeser fokus dari konsumsi digital ke produksi digital. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, tetapi mayoritas bertumpu pada sektor informal. Semua itu penting, tetapi dampaknya terhadap produktivitas nasional relatif terbatas.

Mengapa? Karena ia lebih banyak memindahkan transaksi dari satu kanal ke kanal lain, bukan mengubah fungsi produksi.

Bandingkan dengan digitalisasi di sektor manufaktur atau logistik. Ketika perusahaan menggunakan sensor dan data real-time untuk mengurangi downtime atau rantai pasok dipangkas lewat integrasi sistem, maka output meningkat tanpa harus menambah input secara proporsional. Di situlah produktivitas lahir.

Kedua, memperlakukan data selayaknya the new oil. Jika jalan tol adalah infrastruktur fisik, maka data adalah infrastruktur ekonomi abad ke-21. Ia menentukan seberapa cepat keputusan dibuat, seberapa akurat kebijakan dirumuskan, dan seberapa efisien sumber daya dialokasikan.

OECD bahkan menyamakan peran data hari ini dengan peran riset dan pengembangan dalam teori pertumbuhan klasik.

Implikasinya sederhana, tapi sering diabaikan. Kebijakan data bukan isu teknis, melainkan soal produktivitas. Tanpa interoperabilitas data antarinstansi, tanpa standar yang jelas, dan tanpa kepastian hukum, inovasi berbasis data akan berjalan tertatih.

Startup tidak bisa berkembang, perusahaan ragu berinvestasi, dan teknologi canggih seperti AI hanya menjadi wacana.

Ketiga, pengembangan SDM digital. Kita sering membicarakan talenta digital, tetapi diskusinya kerap berhenti pada berapa banyak orang bisa coding, bukan berapa banyak yang mampu mengeksploitasinya untuk meningkatkan produktivitas.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar bukan terletak pada ketersediaan talenta, melainkan pada absennya ekosistem yang memungkinkan eksperimen dan pembelajaran berulang.

Pusat inovasi

Di sinilah kehadiran pusat inovasi menjadi krusial. Pusat inovasi merupakan institusi ekonomi yang menjembatani pengetahuan dan penerapan. Ia menyediakan ruang di mana teknologi diuji pada persoalan produktivitas yang konkret.

Dengan mekanisme ini, pembelajaran tidak berhenti pada keterampilan individual, melainkan berkembang menjadi perubahan organisasi.

Pusat inovasi juga mempercepat difusi produktivitas. Banyak inovasi berhasil di tahap awal, dalam skala kecil atau proyek percontohan, tetapi berhenti sebelum memberi dampak luas. Masalahnya bukan pada ide atau teknologi, melainkan pada kemampuan mereplikasi dan mengintegrasikannya ke dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Pusat inovasi menjembatani jurang ini. Ia memungkinkan inovasi diuji, disempurnakan, lalu distandarkan, sehingga dapat diadopsi oleh lebih banyak pelaku dengan biaya dan risiko yang lebih rendah.

Di sinilah pentingnya peran negara. Regulator hadir sebagai orkestrator ekosistem dengan mempertemukan talenta, industri, universitas, dan pembuat kebijakan dalam satu ruang eksperimentasi bersama.

Tanpa orkestrasi semacam ini, inovasi cenderung terfragmentasi. Setiap aktor bergerak di jalurnya masing-masing, dan hasilnya sulit berskala besar. Pusat inovasi mengubah logika itu. Ia menciptakan mekanisme pembelajaran kolektif dan mempercepat penyebaran praktik terbaik.

Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali pernyataan Paul Krugman, pemenang nobel ekonomi tahun 2008, “Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything.”

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditentukan bukan oleh seberapa cepat kita mengadopsi teknologi, tetapi oleh seberapa serius kita menggunakannya untuk bekerja lebih efisien dan lebih produktif, serta menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Artikel ini telah dimuat di INVESTOR DAILY 12 Februari 2026

INOVASI DIGITAL DAN PROSPEK EKONOMI 2026

Jan 6, 2026 | Articles on Media

Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% terancam layu sebelum berkembang jika Indonesia hanya puas menjadi pasar, sementara mesin inovasi global beralih ke tangan pencipta nilai.

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi pertumbuhan ekonomi. Nobel Ekonomi secara resmi diberikan kepada Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt.

Mereka berkontribusi besar menjelaskan bagaimana inovasi dan kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Mokyr menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hari ini tidak semata karena akumulasi modal atau tenaga kerja. Dua variabel itu penting, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa beberapa negara bergerak cepat, sementara yang lain tertinggal.

Menurutnya, faktor utama ekonomi sebuah bangsa melaju adalah pengetahuan yang bermanfaat, kompetensi teknis, dan institusi yang mendukung pengembangan teknologi.

Sementara itu, Aghion dan Howitt menghidupkan kembali gagasan klasik dari Joseph Schumpeter, yaitu konsep creative destruction (penghancuran kreatif).

Ide dasarnya tampak sederhana, tetapi implikasinya sangat dalam. Setiap inovasi yang baru lahir secara perlahan akan menggusur teknologi dan praktik lama.

“Penghancuran” terjadi karena apa yang sebelumnya dianggap mapan tiba-tiba kehilangan relevansinya. Teknologi baru akan mengeliminasi cara produksi atau model bisnis yang konvensional.

Namun terobosan itu terbilang kreatif dan produktif sehingga mampu mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalil ketiga tokoh tersebut sangat menarik apabila ditilik dari perspektif historis. Di banyak sejarah ekonomi global, negara maju selalu memiliki satu kesamaan. Mereka tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi membangunnya.

Inggris memiliki pusat riset mesin uap abad ke-18 yang menjadikannya pionir revolusi industri pertama. Amerika melahirkan Silicon Valley pada 1970-an yang menjadi titik temu investasi pemerintah, riset universitas dan kucuran dana modal ventura.

Sementara Cina mendirikan zona eksperimental digital pada awal 2000-an yang menjadi dasar lahirnya industri teknologi terbesar kedua di dunia.

Lantas, apa pelajaran pentingnya bagi Indonesia? Nobel Ekonomi 2025 mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak pernah datang dengan sendirinya.

Kita sedang memasuki fase di mana ekonomi digital bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Kabar baiknya, perkembangan digitalisasi di tingkat global membuka peluang besar untuk meraup pundi-pundi dari ekspor jasa digital.

World Trade Organization mencatat nilai ekspor jasa digital dunia pada 2024 telah menembus US$ 4,64 triliun. India bertransformasi menjadi kekuatan utama layanan teknologi informasi global dengan ekspor jasa digital US$ 269 miliar.

Sementara Irlandia berhasil memposisikan diri sebagai international hub untuk ekspor perangkat lunak, SaaS dan layanan pendukung teknologi yang bernilai sekitar US$ 417 miliar.

Dengan pasar domestik yang besar sebagai testing ground, Indonesia bisa naik kelas dari pengguna teknologi menjadi penyedia layanan digital global. Lewat dukungan regulasi dan ekosistem inovasi yang terhubung, Indonesia berpotensi menjadi eksportir layanan digital bernilai tinggi.

Talenta digital

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan nyata di depan mata. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut kebutuhan talenta digital nasional diperkirakan mencapai 12 juta orang pada 2030, namun suplai diperkirakan hanya tersedia sekitar 9 juta orang.

Oleh karena itu, kehadiran pusat inovasi digital menjadi mendesak. Kita tidak bisa berharap talenta digital lahir hanya dari ruang kelas yang terpisah dari kebutuhan industri.

Pengalaman banyak negara menunjukkan, ketika pusat inovasi digital terhubung dengan agenda nasional, ia bukan hanya mencetak lebih banyak talenta digital, tetapi juga mempercepat lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar global.

Selain itu, defisit jutaan talenta ini menjadi alarm bagi kebijakan dan strategi ekonomi digital. Jika tidak direspons dengan tepat, Indonesia berisiko menjadi konsumen teknologi global, tanpa memiliki kapasitas menciptakan inovasi dan menguasai rantai nilai digitalnya sendiri.

Dalam banyak kasus, negara yang tidak mampu menghasilkan inovasi sendiri akan selalu menjadi price taker dalam perekonomian global. Ia membeli teknologi dengan harga mahal, tetapi hanya menikmati sebagian kecil nilai tambahnya.

Sementara negara yang mampu berinovasi justru menguasai rantai nilai, menentukan standar, bahkan mengendalikan pasar.

Inilah mengapa inovasi digital menjadi begitu strategis. Teknologi digital memiliki sifat yang berbeda dari sektor ekonomi tradisional. Skalanya bisa diperbesar hampir tanpa biaya tambahan, dan nilai tambahnya tidak terbatas pada batas geografis.

Negara yang mampu menciptakan teknologi semacam ini akan tumbuh lebih cepat, produktivitasnya meningkat, dan struktur ekonominya menjadi jauh lebih tangguh menghadapi gejolak global.

Oleh karena itu, bila Indonesia ingin benar-benar berlari, inovasi digital tidak boleh menjadi agenda pinggiran. Ia harus menjadi poros pembangunan, sebagaimana mesin uap bagi Inggris, Silicon Valley bagi Amerika, atau zona eksperiental digital bagi China.

Negara-negara ini bergerak maju bukan karena mereka paling kaya sumber daya alamnya, tetapi karena mereka paling serius membangun sumber daya inovasinya.

Indonesia hari ini menghadapi dua pilihan. Kita bisa memilih tetap nyaman sebagai pasar besar atau mengambil jalan yang lebih menantang sebagai pencipta nilai.

Pilihan kedua tentu lebih sulit. Ia menuntut perubahan cara berpikir, cara bekerja dan cara merumuskan kebijakan. Namun di situlah letak masa depan pertumbuhan jangka panjang.

Pada akhirnya, bapak ilmu manajemen modern, Peter Drucker pernah berkata,“Kita tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah hari ini dengan solusi masa lalu.”

Visi pertumbuhan ekonomi 8% dan Indonesia Emas 2045 di masa depan tidak mungkin dicapai dengan pendekatan atau cara kerja seperti sekarang.

Kita tak bisa lagi hanya mengandalkan komoditas, tenaga kerja murah, atau pasar domestik yang besar. Keunggulan itu mungkin relevan dua dekade lalu.

Namun, di dunia yang bergerak cepat seperti sekarang, keunggulan tersebut tidak cukup. Talenta digital, inovasi, dan teknologi harus menjadi fokus pengembangan di masa depan demi membangun ekonomi yang tangguh dan mandiri dalam jangka panjang.

Artikel ini telah dimuat di KONTAN 26 Desember 2025

VISI MENDIGITALKAN INDONESIA

Nov 7, 2025 | Articles on Media

Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 ibarat pelayaran panjang menuju samudra baru. Kita berlayar dengan arah, kecepatan, dan tujuan. Namun hal yang paling menentukan bukan seberapa cepat kapal itu berjalan, melainkan ke mana ia mengarah.

Karena tanpa arah jelas, samudra yang luas hanya membuat kapal berputar di tempat. Selama kita punya kompas yang tepat, maka arah itu akan tetap jelas.

Dalam dua dekade terakhir, kapal ekonomi Indonesia telah berhasil menempuh lautan globalisasi. Konsumsi rumah tangga, ekspor komoditas, dan pembangunan infrastruktur menjadi mesin penggerak utamanya. Kapal itu sukses berlayar dengan yang baik walau badai global datang silih berganti.

Namun, arah angin kini telah bergeser. Harga komoditas tak lagi stabil, ruang fiskal semakin terbatas, dan produktivitas nasional belum optimal.

Dunia yang kita hadapi hari ini tidak lagi sama dengan dunia yang kita kenal dua dekade lalu. Teknologi digital mengubah lanskap bisnis dan cara manusia bekerja. Akal imitasi, internet of things, dan big data menjadi bahan bakar baru yang menentukan kecepatan ekonomi.

Sementara itu, ketergantungan pada komoditas tidak lagi menjanjikan ketahanan jangka panjang di tengah perubahan iklim global.

Di titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan penting: apakah kompas lama masih cukup akurat untuk menunjukkan arah ke masa depan?

Jawabannya mungkin tidak. Dunia kini tidak bergerak secara linier. Ia berubah secara eksponensial. Kompas lama yang hanya mengandalkan konsumsi dan komoditas tidak lagi mampu membaca medan yang baru. Untuk itu, kita perlu kompas baru bernama ekonomi digital yang mampu merespons perubahan arah angin.

Di masa lalu, nilai ekonomi diciptakan oleh sumber daya fisik. Kini, nilainya muncul dari inovasi dan jaringan. Produk domestik bruto bukan lagi ditentukan oleh berapa luas lahan yang diolah, tapi oleh seberapa cepat data diproses menjadi keputusan.

Ekonomi digital membuat produktivitas tidak lagi bergantung pada jarak dan waktu. Ia memberi ruang bagi semua orang untuk ikut berperan, bahkan dari pelosok yang jauh dari pusat kota.

Transformasi ini sudah tampak di depan mata. Bank Indonesia, misalnya, menavigasi sistem pembayaran digital sebagai fondasi kepercayaan. QRIS bukan sekadar inovasi teknis, melainkan wujud nyata dari visi mendigitalkan Indonesia. Ia tak hanya memudahkan, tapi juga menumbuhkan inklusi.

Setali tiga uang Pemerintah Daerah juga menerapkan sistem pembayaran digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Di sisi lain, UMKM yang dulu terjebak dalam skala kecil kini bisa menjual produk ke pasar nasional bahkan internasional lewat platform daring.

Ekonomi digital memberi kita kesempatan untuk menulis ulang peta pembangunan. Ia memungkinkan pertumbuhan tanpa harus merusak lingkungan, membuka lapangan kerja tanpa harus menambah beban fiskal, dan memperkuat inklusi tanpa harus menunggu redistribusi.

Nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD90 miliar dan diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada 2030.

Mendigitalkan Indonesia bukan sekadar tentang memperluas jaringan 5G atau ledakan jumlah startup. Keduanya penting, tapi esensinya lebih dalam dari itu. Ini tentang bagaimana teknologi menjadi arah baru pembangunan. Tujuan akhirnya adalah menjadi bangsa yang high tech, high touch dan right tech.

High tech berarti kita berani menatap masa depan dengan teknologi mutakhir untuk memacu produktivitas. High touch menempatkan manusia di pusat perubahan.

Sementara right tech mengingatkan bahwa teknologi yang tepat tidak selalu yang paling mahal, tapi justru yang sederhana dan dimengerti oleh rakyat. Sebab itu, digitalisasi adalah tentang seberapa besar manfaat sosial yang bisa kita hasilkan dari teknologi.

Namun kompas tidak pernah bekerja sendiri. Ia memberi arah, tapi sang nahkoda yang menavigasi kapal. Pada titik inilah sinergi kebijakan publik harus menjadi kapten kapal.

Pemerintah perlu memastikan infrastruktur digital menjangkau hingga pelosok, otoritas moneter dan keuangan harus menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas, serta dunia usaha perlu menanam investasi bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada manusianya.

Tantangan

Setiap revolusi teknologi selalu membawa paradoks. Di satu sisi, ia membuka peluang baru dan di saat bersamaan ia menciptakan ketimpangan baru. Tantangan terbesar dalam perjalanan menuju Indonesia digital adalah digital divide, yakni kesenjangan antara mereka yang mampu memanfaatkan teknologi dan mereka yang tertinggal.

Yuval Noah Harari, penulis buku Nexus mengatakan “Teknologi hanyalah alat, dan nilai-nilai manusia akan menentukan ke mana alat itu diarahkan.” Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kemajuan digital tidak otomatis membawa kesejahteraan. Tanpa arah yang jelas, teknologi bisa memperlebar jurang, bukan menutupnya.

Data BPS menunjukkan sekitar 27% penduduk Indonesia belum mengakses internet pada 2024. Kesenjangan ini terlihat lebih besar di kawasan timur Indonesia. Di sinilah tantangan terbesar agar digitalisasi tak hanya berhenti di kota besar, tapi juga harus menembus desa, daerah pesisir, dan pegunungan.

Kita perlu memastikan ekonomi digital tidak menjadi ruang eksklusif bagi mereka yang sudah terhubung, tetapi jembatan bagi mereka yang masih tertinggal. Teknologi seharusnya menjadi alat pemerataan kesempatan, bukan penentu siapa yang beruntung.

Pada akhirnya, kita akan menghadapi masa depan yang tak selalu pasti. Ada badai ketimpangan, arus disrupsi, dan kabut ketidakpastian global. Tapi dengan kompas yang jelas, kita bisa menavigasi semua ketidakpastian itu dengan tenang.

Indonesia niscaya mampu menyongsong era keemasan dengan digitalisasi asal kita tahu cara membaca kompasnya.

Artikel ini telah dimuat di BISNIS INDONESIA 7 November 2025

DIELLA DAN DILEMA AI

Oct 10, 2025 | Articles on Media

Albania berhasil membuat dunia terperangah. Negara di Eropa Tenggara ini baru saja melantik seorang menteri bernama Diella. Ia bukan politisi karismatik, bukan pula teknokrat muda lulusan universitas top dunia. Diella hanyalah sebuah entitas digital, berupa kecerdasan buatan yang diberi mandat untuk mengawasi proses pengadaan publik.

Fenomena ini jelas bukan sekedar eksperimen politik. Kemunculan Diella membawa pesan simbolis. Masa depan akan banyak ditentukan oleh peran akal imitasi (AI). Diskursus menarik lantas berkembang di ruang publik. Jika kursi menteri bisa ditempati oleh algoritma, apakah industri keuangan siap menyerahkan keputusan kredit kepada algoritma?

Dunia perbankan telah lama hidup dalam dilema. Di satu sisi, bank harus menyalurkan kredit sebagai bahan bakar pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, bank harus menjaga risiko kredit agar tetap rendah. Dalam praktiknya, bank sulit membedakan mana debitur yang benar-benar mampu membayar dan mana yang sekadar terlihat meyakinkan di atas kertas.

Dalam teori ekonomi, masalah ini erat kaitannya dengan informasi asimetris. Bank kerap menutup celah itu dengan jaminan dan sederet syarat administratif. Sayangnya, banyak UMKM yang sehat secara bisnis justru gagal mendapat kredit. Alasan klasiknya, karena mereka tak punya agunan atau catatan keuangan yang rapi. Di sinilah AI masuk sebagai game changer.

AI menawarkan sesuatu yang baru. Ia mampu membaca pola dalam big data. Jika analis kredit hanya melihat laporan keuangan dan riwayat pinjaman, algoritma AI mampu menggali lebih dalam.

Dari transaksi harian, pembayaran listrik, belanja di e-commerce, sampai jejak digital yang kadang luput dari perhatian manusia. Alhasil, bank tidak hanya menilai kinerja masa lalu, tapi juga memprediksi kapabilitas masa depan.

Studi kasus serupa juga terjadi di bidang sistem pembayaran. AI memungkinkan perbankan melakukan deteksi kecurangan (fraud) secara real-time. Algoritma mampu membaca transaksi tidak wajar dalam hitungan detik. Implikasinya, keamanan transaksi meningkat sehingga kepercayaan publik kepada bank tetap terjaga dengan cara yang lebih efisien.

Secara teoritis, kita bisa kaitkan kemampuan AI ini dengan teori rasionalitas terbatas (bounded rationality). Herbert Simon (1956) menjelaskan bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya rasional.

Kapasitas otak terbatas, informasi yang tersedia tidak sempurna, dan waktu pengambilan keputusan sering singkat. Maka, manusia membuat keputusan dengan “cukup baik”, bukan “sempurna”.

AI seolah memberi solusi untuk keterbatasan ini. Dengan daya komputasi yang jauh melampaui manusia, AI menawarkan analisis yang lebih mendekati “rasionalitas penuh”. Ia mampu menghapus bias subjektif manusia. Dengan AI, kita tidak akan lagi mendengar cerita kredit pengusaha kecil ditolak hanya karena penampilan atau status sosialnya.

Konteks Indonesia membuat narasi ini semakin relevan. UMKM adalah tulang punggung ekonomi, menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerJa.

Tatkala AI digunakan untuk alternative credit scoring, UMKM dinilai bukan hanya dari laporan keuangan. Riwayat belanja bahan baku, transaksi digital, atau performa di marketplace juga akan menjadi bahan pertimbangan.

Dengan begitu, mereka yang selama ini dianggap unbankable punya kesempatan masuk ke sistem keuangan formal. Ini bukan hanya soal kredit. Ini tentang inklusi keuangan dan upaya membuka pintu ekonomi yang lebih luas. Muara akhirnya tentu ialah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, sampai pemerataan kesejahteraan.

Bias algoritma

Algoritma hanya secerdas data yang diberikan. Rasionalitas AI tetap dibatasi oleh kualitas dan keragaman data yang menjadi masukan. Jika data historis menunjukkan bias yang sistematis, misalnya menolak peminjam di area tertentu, maka AI tidak akan menghilangkan diskriminasi itu. Sebaliknya, AI akan mengabadikannya dan memperkuatnya. Kondisi ini dikenal luas dengan istilah ‘Bias Algoritma.’

Dalil ini sejalan argumen yang disampaikan Cathy O’Neil, penulis buku Weapons of Math Destruction. Ia menyebut algoritma bisa menjadi senjata pemusnah yang sunyi.

Jika data historis penuh bias, maka hasilnya akan ikut bias. Alih-alih membuka akses keuangan, AI justru berisiko memperkuat diskriminasi yang selama ini terjadi.

Selain itu, masih terdapat problematika lain dari implementasi AI. Misalnya, isu kotak hitam (black box) AI. Sering kali bank tidak tahu persis alasan di balik sebuah algoritma menolak atau menerima pengajuan kredit.

Risiko privasi data juga tidak boleh dilupakan. Untuk menilai kelayakan kredit, AI membutuhkan data yang luas dan dalam. Tanpa perlindungan data pribadi yang ketat, data nasabah berpotensi rentan terhadap penyalahgunaan.

Dengan alur berpikir tersebut, algoritma seyogianya ditempatkan dalam kerangka AI dengan pengawasan manusia(human-in-the-loop). Algoritma hanya berfungsi sebagai pemberi sinyal atau rekomendasi awal, sedangkan verifikasi akhir tetap dilakukan oleh manusia.

Kerangka ini bukan hanya soal mitigasi risiko. Ini juga tentang menjaga kepercayaan. Nasabah akan merasa lebih dihargai jika tahu bahwa di balik keputusan kredit ada manusia yang mendengar, bukan hanya mesin yang menghitung. Jika algoritma dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan, kita sedang menciptakan oligopoli data. Keputusan vital ditentukan oleh kotak hitam tak berjiwa.

Kisah Diella di Albania menjadi momen reflektif bagi kita. Teknologi dapat meniru peran manusia, tetapi ia tidak dapat menggantikan kearifan dan etika manusia. Diella hanyalah sebuah instrumen. Ia bisa membantu menilai, memprediksi, bahkan mempercepat keputusan. Namun, keputusan itu tetap harus disertai konteks sosial, intuisi, dan etika.

Kita harus memastikan bahwa teknologi melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Simbiosis mutualisme wajib dibangun antara algoritma di satu sisi dengan kearifan lokal di sisi lain. AI harus diposisikan sebagai mitra kerja, alih-alih pengganti manusia.

Albert Einstein pernah berkata “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” Tidak semua yang bisa dihitung dengan algoritma mencerminkan nilai sebenarnya dari seorang debitur. Pada akhirnya, keputusan kredit bukan hanya soal angka. Lagi-lagi ini adalah soal kepercayaan. Dan, kepercayaan hanya bisa dijaga oleh manusia.

Artikel ini telah dimuat di KOMPAS 11 Oktober 2025

MENJAGA KEPERCAYAAN DIGITAL DI ERA AKAL IMITASI

Sep 18, 2025 | Articles on Media

Perkembangan teknologi selalu menghadirkan dua wajah. Di satu sisi, ia membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ia juga menghadirkan risiko baru yang tidak bisa diabaikan.

Akal imitasi (AI) adalah contoh paling jelas dari paradoks ini. Kita melihat bagaimana AI membantu meningkatkan produktivitas. Namun, AI juga melahirkan bentuk kejahatan digital baru yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Kejahatan digital yang melibatkan AI kini tidak lagi sebatas deepfake. Ada pula voice cloning yang mampu meniru suara manusia. Modus lain adalah AI-powered phishing, di mana pesan singkat dipersonalisasi menggunakan data pribadi.

Semua ini menunjukkan bahwa lanskap kejahatan digital berubah, dari sekadar serangan manual menjadi serangan otomatis dan cerdas.

Indonesia tidak kebal dari fenomena ini. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat lebih dari 225 ribu laporan penipuan digital dengan kerugian mencapai Rp4,6 triliun sejak November 2024 hingga Agustus 2025.

Di tingkat global, laporan Sift Digital Trust Index Q2-2025 menyebut jumlah korban penipuan yang dihasilkan oleh AI meningkat sekitar 62% dari tahun sebelumnya.

Ancaman ini tentu bukan hanya soal nominal uang yang hilang. Implikasi yang lebih serius adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital yang sedang berkembang pesat.

Nilai transaksi e-commerce domestik pada 2024 mencapai Rp487 triliun atau naik 7,3% dari tahun sebelumnya. Sementara volume pembayaran digital menembus 43,5 miliar atau tumbuh 36,1% secara tahunan.

Nilai dan volume transaksi digital yang begitu besar menjadikan Indonesia ladang subur bagi pelaku kejahatan. Persoalannya, jika publik kehilangan kepercayaan akibat maraknya penipuan berbasis AI, konsumen akan enggan bertransaksi.

Dampaknya jelas: pasar mengecil, inovasi mandek, laju pertumbuhan tersendat, dan ekonomi digital kita bisa kehilangan taringnya di tingkat global.

Risiko tersebut mendorong banyak negara merespon secara cepat. Uni Eropa meluncurkan UU Kecerdasan Buatan (AIAct) yang mengklasifikasikan sistem AI ke dalam empat tingkat risiko: risiko minimal, risiko terbatas, risiko tinggi, dan risiko yang tidak dapat diterima.

Semakin tinggi risikonya, semakin ketat pula kewajiban yang harus dipenuhi, mulai dari transparansi, audit independen, dokumentasi teknis, hingga pengawasan berlapis oleh regulator.

Model regulasi Eropa ini juga menginspirasi banyak negara lain. Misalnya, Thailand lebih menekankan pada pendekatan berbasis risiko dalam pengaturan teknologi AI. Artinya, meskipun diatur secara ketat, masih ada banyak banyak fleksibilitas pada pengembangan inovasi dan pertumbuhan bisnis.

Regulasi tidak diposisikan sebagai rem total, melainkan pagar pengaman agar laju teknologi tidak berubah menjadi ancaman.

Indonesia sejatinya juga telah menyiapkan sejumlah langkah kebijakan serupa. Pertama, menyusun Buku Putih Peta Jalan AI Nasional beserta konsep Pedoman Etika AI. Kedua, pelaksanaan Penilaian Kesiapan AI Nasional (AI-RAM) yang bertujuan memetakan peluang sekaligus tantangan penerapan AI di berbagai sektor.

Ketiga, penerbitan surat edaran menteri tentang etika AI yang digunakan sebagai rujukan awal bagi pelaku industri dan lembaga publik. Keempat, pemanfaatan kerangka hukum yang telah ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai landasan untuk perlindungan data serta etika pemrosesan informasi berbasis AI.

Pada tataran industri, sektor perbankan dan pembayaran digital tanah air cukup siap memitigasi risiko penyalahgunaan AI. Fraud detection system berbasis AI telah diterapkan untuk membaca pola transaksi secara seketika dan memberi sinyal bila terjadi anomali.

Ketika terdapat transaksi di luar kebiasaan nasabah, sistem dapat langsung mendeteksi kejanggalan itu, menahan sementara transaksi, atau meminta otentikasi tambahan.

Literasi digital

Kehadiran regulasi AI tentu sangat penting, tapi itu saja tidak cukup. Aturan tanpa pemahaman hanyalah teks di atas kertas. Disinilah literasi digital memainkan peran vital.

Tanpa didukung literasi digital yang kuat, masyarakat akan terus rentan menjadi target kejahatan digital. Banyak kasus penipuan berhasil bukan karena kecanggihan teknologi semata, tetapi karena kelengahan korban.

Literasi digital seringkali dianggap sebagai hal teknis, yakni sekadar tahu cara menggunakan gawai atau aplikasi pembayaran. Padahal maknanya jauh lebih luas. Literasi digital adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menilai informasi di ruang digital.

Dalam konteks kejahatan berbasis AI, literasi digital berarti masyarakat tidak hanya cakap mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memiliki sense of alertness ketika menghadapi potensi penipuan.

Dalam implementasinya, literasi digital terdiri dari tiga lapisan utama. Pertama, literasi teknis untuk memahami cara kerja aplikasi, fitur keamanan, serta langkah-langkah proteksi dasar.

Kedua, literasi kritis yang mampu membedakan informasi yang sahih dari manipulasi digital, termasuk konten deepfake atau pesan mencurigakan.

Teori ekonomi perilaku menjelaskan bahwa manusia sering kali tidak bertindak rasional, meski mereka punya informasi yang cukup. Kita punya bias psikologis dan emosional yang membuat keputusan melenceng.

Dalam konteks kejahatan digital berbasis AI, bias-bias ini dimanfaatkan secara sistematis. Di titik ini, literasi kritis menjadi kebutuhan mendesak. Sebab yang dapat mencegah korban jatuh ke jebakan adalah kemampuan individu mengenali biasnya sendiri.

Ketiga, literasi etis, yaitu kesadaran bahwa penggunaan teknologi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap orang lain.

Menghargai privasi orang lain, mencegah penyebaran konten berbahaya, serta berperan aktif menjaga ruang digital agar tetap sehat adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem literasi ini.

Dengan pendekatan berlapis, literasi digital niscaya bisa menjadi benteng yang kokoh. Berbekal hal ini, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek pasif yang digerus oleh teknologi, melainkan subjek yang aktif, sadar, dan berdaya.

Karena pada akhirnya, inti dari ekonomi adalah kepercayaan. Peraih nobel ekonomi tahun 1972, Kenneth Arrow menegaskan, “Kepercayaan adalah pelumas dalam sistem ekonomi.” Tanpa kepercayaan, transaksi terhambat, inovasi kehilangan pijakan, dan mesin ekonomi berjalan stagnan.

Dalam konteks ekonomi digital, pernyataan Arrow menemukan relevansinya. Teknologi AI menjanjikan efisiensi dan inovasi. Namun, janji itu hanya akan terwujud jika masyarakat percaya bahwa data mereka aman dan algoritma tidak bias.

Karena itu, tugas utama kita hari ini bukan hanya mengawal regulasi atau menyiapkan infrastruktur, melainkan juga memastikan bahwa kepercayaan digital oleh publik tetap terjaga.

Menjaga kepercayaan digital di era akal imitasi bukan soal menolak kemajuan, melainkan tentang menyelaraskan inovasi dengan tata kelola yang kuat. Dengan menjaga kepercayaan, kita bisa mengelola AI menjadi kekuatan bagi masa depan Indonesia.

Artikel ini telah dimuat di INVESTOR DAILY 18 September 2025

DIPLOMASI DAN QRIS DI NEGERI SAKURA

Sep 6, 2025 | Articles on Media

Dalam sejarah ekonomi, teknologi pembayaran selalu menjadi motor integrasi. Dahulu emas menjadi standar kepercayaan, lalu digantikan oleh uang kertas yang diterima lintas batas. Kemudian hadir kartu kredit yang membuka jalan bagi transaksi global.

Kini, QRIS Antarnegara melanjutkan tradisi itu. Momentum 17 Agustus 2025 menjadi tonggak sejarah penting yang menandai penggunaan QRIS di Negeri Sakura.

Jepang tentu bukan sekadar destinasi wisata utama bagi turis Indonesia. Ia adalah salah satu negara perekonomian terbesar di dunia.

Fakta bahwa peluncuran implementasi QRIS di Jepang merupakan ekspansi pertama di luar ASEAN memperlihatkan dua hal sekaligus, yaitu naiknya kredibilitas standar pembayaran kode QR tanah air, dan bertambahnya soft power Indonesia di arsitektur pembayaran Asia.

Bagi Jepang, kerja sama ini sejalan dengan upaya bank sentral Jepang yang tengah fokus memperluas adopsi pembayaran digital. Jepang telah lama dikenal sebagai negeri yang begitu setia pada uang tunai.

Namun, perlahan arah itu mulai berubah. Data terbaru menunjukkan transaksi nontunai sudah melampaui 42% atau lebih cepat dari target pemerintah. Fenomena ini menarik karena Jepang pernah dianggap terlambat dibanding Korea Selatan atau Tiongkok.

Kehadiran QRIS di Jepang tidak hanya merepresentasikan sebuah inovasi digital, tetapi juga cara baru diplomasi ekonomi. Selama ini kita terbiasa melihat kerja sama ekonomi antarnegara lewat perjanjian dagang yang rumit.

QRIS menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia membuka ruang integrasi yang lebih nyata dan langsung dirasakan masyarakat. Diplomasi ekonomi kini bisa terjadi di meja kasir sebuah toko di Tokyo, ketika turis Indonesia menyelesaikan transaksi hanya dengan satu sentuhan.

Untuk memahami signifikansinya, kita perlu menoleh ke pengalaman ASEAN. Sejak memulai konektivitas dengan Thailand (Agustus 2022), Malaysia (Mei 2023), dan Singapura (November 2023), implementasi QRIS Antarnegara telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Hingga Juni 2025, transaksi lintas batas melalui QRIS ke tiga negara itu telah mencapai Rp1,66 triliun.

Dari jumlah tersebut, Malaysia mencatat lebih dari 4,3 juta transaksi senilai Rp1,15 triliun, Thailand hampir satu juta transaksi bernilai Rp437,54 miliar, dan Singapura sekitar 238 ribu transaksi senilai Rp77,06 miliar.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bagaimana sebuah infrastruktur pembayaran mampu menjadi katalis integrasi ekonomi kawasan.

Jepang kini menambahkan simpul penting dalam jaringan ini. Pada 2024, jumlah wisatawan Indonesia ke Jepang mencapai 517 ribu orang, dengan total belanja sebesar USD 698 juta atau setara Rp11 triliun.

Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya dan diproyeksikan akan terus meningkat. Dengan adanya QRIS Antarnegara, sebagian besar transaksi ini berpotensi berpindah ke jalur digital yang lebih efisien.

Dengan alur berpikir di atas, manfaat QRIS Antarnegara terlihat jelas dari tiga sisi. Pertama, transaksi turis domestik di Jepang menjadi lebih mudah karena menggunakan aplikasi pembayaran dalam negeri.

Kedua, bagi Jepang, langkah ini sejalan dengan agenda mereka membangun cashless society sekaligus memperkuat daya tarik wisata. Ketiga, kerja sama ini meningkatkan posisi Indonesia dalam peta diplomasi ekonomi digital regional.

Tidak hanya itu, diplomasi QRIS Antarnegara menunjukkan bahwa peran bank sentral tidak lagi sebatas pengelola moneter. Ia juga berperan sebagai arsitek ekosistem keuangan digital. Di tengah persaingan global yang makin ketat, faktor kecepatan dan skala jadi kunci.

Negara yang mampu membangun infrastruktur pembayaran lintas batas akan memiliki keunggulan dalam menarik wisatawan, memperkuat perdagangan jasa, dan bahkan meningkatkan daya tarik investasinya. Dan, Indonesia sedang menapaki jalan itu.

Dari sisi makro, keberhasilan QRIS Antarnegara juga mendukung strategi diversifikasi mata uang dalam transaksi internasional. Ketika wisatawan Indonesia dapat bertransaksi dengan konversi langsung Rupiah–Yen, ketergantungan terhadap mata uang asing tertentu sebagai perantara dapat diminimalkan.

Pada gilirannya, langkah ini akan menjadikan arus transaksi menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko nilai tukar.

Efisiensi biaya

Secara teoritis, implementasi QRIS Antarnegara bisa dibaca melalui lensa transaction cost economics yang dikemukakan Oliver Williamson. Salah satu fungsi institusi adalah menurunkan biaya transaksi dengan menciptakan kepastian.

QRIS Antarnegara menjalankan fungsi ini dengan sangat baik. Wisatawan Indonesia tidak perlu lagi menanggung biaya kurs yang berlapis atau kerepotan membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Merchant di Jepang pun lebih mudah menerima pembayaran dari wisatawan Indonesia tanpa harus terikat kontrak dengan jaringan internasional yang mahal. Alhasil, biaya transaksi bisa dipangkas secara signifikan, serta menciptakan efisiensi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kita juga bisa meminjam perspektif network economics. Nilai sebuah jaringan tidak tumbuh linier, melainkan eksponensial seiring bertambahnya simpul. Konektivitas QR lintas negara di ASEAN—antara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura—sudah membuktikan hal ini.

Wisatawan antarnegara dapat melakukan transaksi lintas batas dengan mudah, sektor pariwisata meningkat, dan UMKM mendapatkan akses ke konsumen baru.

Jepang, sebagai anggota negara G7, menjadi simpul strategis yang memperluas jaringan manfaat tersebut.

Setiap wisatawan baru yang bertransaksi dan setiap merchant yang menerima pembayaran menambah bobot sistem, memperkuat kredibilitasnya, dan menciptakan lingkaran kepercayaan yang semakin luas.

Dengan langkah ini, kehadiran QRIS di Negeri Sakura merupakan batu loncatan strategis untuk menembus pasar baru.

Kisah sukses di Tokyo akan membuka pintu ekspansi ke negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan dan Arab Saudi. Implikasinya, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai inovator pembayaran digital regional.

Dan yang terpenting, keberhasilan QRIS Antarnegara ke Jepang juga memberi pesan pada dunia. Indonesia mulai tampil sebagai rule-setter yang mampu menawarkan model baru bagi tata kelola pembayaran lintas batas.

Langkah ini memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan forum global, termasuk G20 dan Bank for International Settlements (BIS), di mana isu pembayaran lintas batas menjadi agenda strategis.

Artikel ini telah dimuat di KONTAN 6 September 2025

SISTEM PEMBAYARAN ERA BARU STABLECOIN

Aug 2, 2025 | Articles on Media

Dalam sejarah moneter, kekuatan uang tak hanya ditentukan oleh angka pada selembar kertas. Nilai uang lahir dari kepercayaan. Bukan kebetulan jika uang disebut fiat yang berarti “jadilah” dalam bahasa Latin.

Nilainya ada karena masyarakat sepakat bahwa ia bernilai. Tapi dalam dunia yang berubah cepat, kepercayaan itu kini sedang diuji. Bukan karena krisis likuiditas atau inflasi global, tapi oleh uang digital bernama stablecoin.

Dalam beberapa tahun terakhir, stablecoin berkembang dari sekadar instrumen dalam ekosistem kripto menjadi aset yang mendekati fungsi uang konvensional.

Volume transfer stablecoin global dilaporkan mencapai USD 27,6 triliun pada 2024. Angka ini melampaui gabungan nilai transaksi Visa dan Mastercard pada tahun yang sama.

Sebagai bentuk aset digital yang dipatok pada nilai tetap, stablecoin menjanjikan kepastian nilai, berbeda dari mata uang kripto lain seperti Bitoin yang tidak dipatok pada nilai tetap.

Selain itu stablecoin juga memberikan efisiensi dan kecepatan transaksi tanpa melalui sistem perbankan.

Tapi, janji tersebut datang bersama risiko yang tidak mudah. Stabilitas nilai stablecoin sangat bergantung pada kualitas cadangan aset yang mendukungnya.

Kasus kejatuhan Terra USD pada 2022 menjadi peringatan bahwa tanpa cadangan riil yang kredibel, label stabil hanya ilusi.

Terra runtuh karena kepercayaan pasar yang menguap ketika masyarakat sadar bahwa jaminan stabilitasnya tak lebih dari algoritma dan asumsi pasar yang rapuh.

Di tengah dinamika ini, sejumlah negara mulai merespons dengan kebijakan yang lebih akomodatif. Salah satunya ialah Jepang yang mengakui stablecoin sebagai alat pembayaran melalui Payment Services Act pada 2022.

Regulasi ini juga mewajibkan penerbit stablecoin memiliki cadangan penuh dalam bentuk aset likuid dan pengawasan ketat atas aset pendukung stablecoin.

Langkah serupa juga ditempuh oleh Amerika Serikat melalui GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) Act.

Ketentuan ini membuka jalan bagi lembaga non-bank untuk turut serta dalam proses penciptaan uang digital berbasis blockchain. Hanya entitas yang diawasi otoritas keuangan yang diizinkan menerbitkan stablecoin.

Bahkan sejumlah media internasional menyebut perusahaan ritel raksasa seperti Amazon dan Walmart diperkirakan akan meluncurkan stablecoin sendiri pasca implementasi UU ini.

Langkah ini akan menggantikan layanan kartu kredit yang umumnya mengenakan biaya transaksi 2–3%. Ini bisa mempercepat adopsi stablecoin sebagai alternatif uang tunai dalam aplikasi digital, remitansi, dan pembayaran ritel.

Dalam kacamata inovasi, langkah negara maju ini bisa dibilang pro-market. Secara sepintas, ini terlihat seperti langkah progresif bahwa melarang teknologi hanya akan membuat mereka tertinggal.

Namun demikian, kehadiran UU ini mungkin adalah awal dari medan yang belum sepenuhnya dipetakan.

Tantangan stablecoin

Walau telah diregulasi dengan baik, stablecoin tetap membawa potensi disrupsi terhadap sistem keuangan tradisional. Disintermediasi menjadi problematika nyata.

Ketika masyarakat lebih memilih menyimpan dana di dompet digital berbasis stablecoin daripada rekening bank, maka dana pihak ketiga di perbankan berpotensi turun. Implikasinya, kapasitas bank untuk menyalurkan kredit akan ikut melemah.

Dari perspektif makro, tantangan lebih besar muncul ketika stablecoin ditransaksikan secara lintas negara. Dana bergerak cepat melintasi yurisdiksi tanpa melalui sistem perbankan yang terpantau oleh otoritas domestik.

Perlindungan konsumen akan menjadi isu krusial. Tidak seperti rekening bank yang memiliki lembaga penjaminan, kejatuhan penerbit stablecoin di luar negeri bisa jadi akan berdampak pada hilangnya dana pengguna di dalam negeri secara permanen.

Selain itu, fenomena ini dapat melemahkan kontrol otoritas moneter terhadap peredaran uang. Implikasinya, regulator terjebak dalam dilema: membuka sistem demi efisiensi, atau mempertahankan kedaulatan dengan risiko terpinggirkan dari inovasi global.

Kondisi ini bisa dianalisis melalui teori impossible trinity atau trilema moneter. Dalam dunia dengan arus modal bebas dan stablecoin lintas batas, sulit bagi sebuah negara untuk mempertahankan kebijakan moneter yang independen dan stabilitas nilai tukar secara bersamaan.

Negara harus memilih dua dari tiga tujuan tersebut. Stablecoin berpotensi memaksa negara untuk melepaskan sebagian kedaulatannya demi keterbukaan sistem keuangan global.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan kehati-hatian tetap menjadi prioritas. UU Mata Uang menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.

Kebijakan Bank Indonesia juga telah menutup ruang penggunaan kripto, termasuk stablecoin, sebagai alat pembayaran domestik. Kebijakan ini bukan soal chauvinisme rupiah atau anti-inovasi. Ini adalah langkah strategis.

Ada dua argumen utama yang mendasarinya. Pertama, mayoritas stablecoin saat ini belum diaudit secara menyeluruh, sehingga transparansi dan keamanan cadangannya masih diragukan.

Kedua, belum adanya mekanisme pengawasan lintas negara yang kuat. Otoritas sulit melakukan intervensi jika terjadi disrupsi di stablecoin yang dikeluarkan di luar negeri.

Di tingkat global, mayoritas bank sentral merespon disrupsi ini melalui pengembangan mata uang bank sentral atau Central Bank Digital Currency(CBDC).

Menurut Atlantic Council (2025), saat ini 72 negara termasuk G20 tengah terlibat dalam proyek ini, termasuk Indonesia melalui Proyek Garuda.

Upaya ini tidak hanya menjawab kebutuhan efisiensi, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan moneter dan menjamin perlindungan konsumen.

Andrew Bailey, mantan gubernur bank sentral Inggris mengatakan, “Tugas kami adalah memastikan inovasi tidak mengorbankan keamanan sistem keuangan.”

Pendekatan yang diambil oleh bank sentral bukan untuk menghambat kemajuan teknologi, tetapi memastikan bahwa inovasi keuangan berjalan dalam ekosistem yang terkendali.

Menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan inovasi agar tidak menciptakan kerentanan baru adalah kunci utamanya.

Pada akhirnya, kita juga harus belajar dari sejarah: banyak krisis keuangan bermula bukan dari adopsi teknologi yang lambat, melainkan dari kelengahan dalam pengawasan.

Oleh karena itu, kebijakan sistem pembayaran oleh bank sentral bukan soal menjadi yang tercepat, tetapi juga yang paling siap menghadapi risiko.

Artikel ini telah dimuat di KONTAN 2 Agustus 2025

GAS DAN REM KRIPTO DI SISTEM PEMBAYARAN

Jul 15, 2025 | Articles on Media

Ada satu kesamaan prinsip antara mengemudi kendaraan dan mengelola kebijakan sistem keuangan. Inovasi ibarat pedal gas yang mempercepat laju keuangan digital. Tapi secepat apa pun kendaraan, tanpa rem yang berfungsi, perjalanan justru berbahaya.

Maka, pedal rem berupa regulasi dalam sistem keuangan menjadi syarat agar perjalanan ekonomi digital bisa berlanjut tanpa risiko benturan di tengah jalan.

Analogi pedal gas dan rem semakin relevan dalam konteks hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan perubahan dramatis dalam wajah dunia keuangan.

Awalnya, kripto hanya dianggap sebagai alat spekulasi. Namun, perlahan tapi pasti, aset kripto mulai merambah sebagai sumber dana dalam aplikasi pembayaran global. Tantangannya, apakah sistem keuangan dan regulator siap mengendalikan lajunya agar tetap presisi?

Di banyak negara, kripto mulai digunakan secara aktif dalam transaksi. Layanan dompet digital, seperti PayPal telah membuka akses bagi pengguna untuk mengonversi kripto menjadi mata uang lokal dan langsung menggunakannya untuk pembayaran.

Bahkan kartu debit yang terhubung dengan saldo kripto kini mulai marak diterbitkan oleh perusahaan seperti Coinbase dan Binance.

Mekanismenya relatif sederhana: pengguna memiliki dompet kripto, aplikasi menghitung konversi nilai, lalu menyalurkan dana ke merchant dalam bentuk uang fiat. Cepat, efisien, dan bagi sebagian orang lebih murah dibanding sistem perbankan konvensional, terutama untuk remitansi antarnegara.

Di Singapura, integrasi kripto dalam sistem pembayaran ritel bukan lagi wacana. Grab, sebagai super app, telah menjalin kemitraan dengan Triple-A sebagai penyedia layanan pembayaran yang sudah berlisensi resmi di negara itu.

Lewat kolaborasi ini, pengguna bisa mengisi ulang saldo GrabPay mereka menggunakan aset kripto seperti Bitcoin atau Ethereum. Nilainya langsung dikonversi ke dolar Singapura secara instan.

Kripto tak lagi berdiri di luar sistem pembayaran formal. Ia mulai menempel, menyusup, dan menyatu. Ketika sumber dana dalam sistem pembayaran berasal dari aset yang volatil, lintas yurisdiksi, dan tidak dijamin negara, maka stabilitas sistem keuangan bisa goyah.

Apalagi jika kripto digunakan oleh jutaan orang untuk aktivitas ekonomi sehari-hari. Efektivitas kebijakan moneter oleh bank sental mulai luntur seperti rem mobil yang longgar di jalan menurun.

Munculnya layanan yang menghubungkan kripto dengan dompet digital mengindikasikan satu hal: ekonomi digital mulai membentuk cabang-cabang baru yang tidak seluruhnya ditanam di dalam sistem keuangan formal.

Kalau dulu kita bicara soal “shadow banking,” maka sekarang kita mungkin sedang melihat munculnya “shadow liquidity” — dana yang mengalir dari aset digital ke konsumsi, tanpa selalu melewati saluran yang diawasi regulator.

Dua kutub

Pembahasan tentang mata uang kripto kerap membawa kita pada dua kutub ekstrem. Di satu sisi, mayoritas regulator melihatnya sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, bahkan kedaulatan negara.

Di sisi lain, ada pandangan bahwa kripto sebagai masa depan sistem keuangan yang lebih inklusif, terdesentralisasi, dan efisien.

Menurut laporan World Economic Forum (2025), meskipun sebagian besar bank sentral masih berhati-hati terhadap penggunaan aset kripto dalam sistem keuangan, banyak dari mereka tengah mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap inovasi di sektor digital.

Beberapa bank sentral, seperti yang tercatat oleh BIS (Bank for International Settlements), menganggap bahwa kripto berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keuangan global, terutama karena volatilitas yang tinggi dan kurangnya regulasi yang jelas.

Namun, Amerika Serikat seperti memberi panggung pada industri kripto. Terpilihnya Donald Trump yang dikenal sebagai figur pro-kripto memperkuat ekspektasi pasar terhadap regulasi yang lebih longgar.

Trump sudah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak akan membiarkan AS kalah dalam revolusi aset digital. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa masa kepemimpinan Trump bisa menjadi titik balik adopsi institusional kripto di Amerika.

Misalnya, UU Inovasi Stablecoin Amerika (GENIUS ACT) yang diusulkan pada Juni 2025 mengatur bahwa stablecoin harus didukung sepenuhnya 1:1 oleh aset-aset likud berkualitas tinggi seperti surat utang pemerintah AS.

Perlindungan hukum seperti ini tentu mempercepat adopsi pasar, sekaligus memperbesar tantangan dalam pengendalian risiko.

Tapi, mari kita lihat pengalaman negara lain yang sudah lebih dulu melangkah. El Salvador contohnya.

Negara ini sempat menarik perhatian dunia karena menjadikan Bitcoin sebagai legal tender dan bagian dari cadangan negara sejak 2021. Artinya, semua pihak di negara itu harus menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran.

Kebijakan itu terlihat progresif, tapi realitas berbicara lain. Dalam waktu singkat, negara di Amerika Tengah ini sempat berada di ambang kebangkrutan ekonomi karena terjerat lebih banyak hutang pada tahun yang sama karena penurunan nilai Bitcoin.

Bahkan, hasil survei terbaru menunjukkan hanya 7,5% penduduk El Salvador yang menggunakan Bitcoin untuk transaksi.

Pengalaman ini mengajarkan satu hal sederhana: terlalu cepat melangkah tanpa kesiapan bisa membawa risiko besar. Yang sering terlewat dari euforia kripto adalah kenyataan bahwa aset ini masih merupakan “kotak hitam”.

Kita tidak benar-benar tahu siapa pihak dominan yang menggerakkan harga dan bagaimana struktur pasarnya terbentuk. Bahkan stablecoin yang tampak stabil di permukaan, menyimpan risiko besar dalam hal transparansi cadangan.

Apalagi aset kripto umumnya tidak memiliki nilai yang stabil. Pergerakannya bisa sangat tajam dalam waktu singkat, dipengaruhi oleh sentimen pasar global, spekulasi, dan bahkan cuitan tokoh tertentu.

Ketika nilai alat tukar tidak bisa diprediksi, maka stabilitas transaksi menjadi taruhan yang bermuara pada kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Kehadiran kripto sebagai sumber dana pembayaran menciptakan ilusi efisiensi, serta berpotensi menyembunyikan risiko sistemik yang sulit dideteksi dengan perangkat pengawasan konvensional.

Maka kehati-hatian bukanlah bentuk ketertinggalan, tapi strategi bertahan dalam dunia yang tidak pasti.

Dengan berbagai konsideran risiko di atas, tidaklah mengherankan apabila mayoritas bank sentral mengambil posisi wait and seet sebelum mengadopsi kripto dalam lingkup sistem pembayaran.

Apalagi, dalam konteks dalam negeri, UU Mata Uang telah mengamanatkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Namun, sikap konservatif tersebut tidak berarti menolak inovasi teknologi di balik kripto. Banyak bank sentral memiliki pandangan lebih positif dengan fokus pada pengembangan mata uang bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai alternatif untuk mengimbangi perkembangan teknologi kripto.

Menurut Atlantic Council (2025), saat ini 72 negara termasuk G20 tengah terlibat dalam proyek ini, termasuk Indonesia melalui Proyek Garuda.

Pada akhirnya, membuka pintu bagi kripto sebagai sumber dana pembayaran tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Teknologi mungkin menjanjikan efisiensi, tapi kebijakan publik bukan hanya soal tren atau adu cepat adopsi teknologi baru. Ini juga tentang menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Tantangan terbesar saat ini ialah menjaga keseimbangan pedal gas inovasi dan pedal rem regulasi agar manfaat inovasi digital benar-benar bisa dinikmati tanpa menciptakan risiko sistemik.

Mengutip kata Joseph Stiglitz, peraih nobel ekonomi tahun 2001, “Inovasi keuangan tanpa regulasi adalah resep menuju instabilitas.”

Artikel ini telah dimuat di INVESTOR DAILY 15 Juli 2025

EKSPOR JASA DIGITAL: DARI KOMODITAS KE KREATIVITAS

Jun 29, 2025 | Articles on Media

Ada satu kutipan yang kerap didengungkan ekonom ketika mencermati dinamika global terkini: “Don’t waste a good crisis.” Hari ini kita memang tidak mengalami krisis.

Namun, pergeseran besar dalam struktur ekonomi sedang terjadi. Dan transisi semacam ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perubahan mendasar yang sulit dilakukan dalam situasi normal.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menggantungkan ekspor pada komoditas batu bara, CPO, nikel. Para ekonom klasik percaya bahwa keunggulan suatu negara ditentukan oleh faktor alam. Tapi, dunia sudah berubah. Teori itu pelan-pelan ditinggalkan.

Mesin pertumbuhan global tidak lagi semata di ladang atau tambang. Justru komoditas virtual, seperti kode program, algoritma, dan konten digital telah menjadi primadona baru.

Ekonomi digital memang telah membuka banyak jendela peluang baru. Negara yang mampu menghasilkan talenta unggul akan menikmati arus devisa lewat ekspor jasa digital. Richard Baldwin menamakan situasi ini sebagai “third unbundling.”

Pekerjaan bisa dilakukan di mana saja dan kehadiran fisik tak lagi jadi syarat untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Inilah wajah baru globalisasi dari perdagangan komoditas ke persaingan kreativitas.

Secara sederhana, ekspor jasa digital adalah penjualan jasa ke luar negeri yang penyampaian dan transaksinya dilakukan secara digital.

WTO menyebut ekspor jasa digital sebagai salah satu jenis ekspor dengan kenaikan paling cepat secara global. Dalam satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunannya lebih dari 8% atau lebih tinggi dari ekspor barang.

Jenisnya pun makin beragam. Mulai pengembangan perangkat lunak, animasi, layanan data analytics, cloud computing, digital marketing, hingga jasa edukasi berbasis daring.

Dan yang menarik, sektor ini lebih tahan terhadap disrupsi logistik, lebih inklusif untuk pelaku kecil, dan lebih rendah hambatan tarifnya.

Data statistik menunjukkan nominal ekspor jasa digital global telah menyentuh USD 4,64 triliun pada 2024. India, yang dulu dikenal sebagai negara pertanian dan industri padat karya, kini menjadi raksasa layanan TI dunia dengan nilai ekspor jasa digital USD 269 miliar.

Irlandia, negara kecil dengan populasi 5 juta jiwa, menjadi pusat ekspor perangkat lunak, SaaS, dan layanan back-end dari raksasa teknologi global senilai USD 417 miliar.

Sementara itu, Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan penetrasi internet yang mencapai 79% mencatatkan nilai ekspor jasa digital hanya USD 11 miliar. Disinilah letak tantangan, sekaligus juga potensi bagi bangsa kita. Setidaknya ada tiga peluang yang dapat dimanfaatkan.

Pertama, bonus demografi adalah bahan baku utama. Indonesia memiliki lebih dari 70 juta penduduk usia produktif yang melek digital. Angka ini akan terus meningkat hingga 2030.

Jika diarahkan dan dilatih dengan baik, angkatan muda kita bisa menjadi digital labor force yang sangat mumpuni dalam mendulang devisa.

Kedua, daya saing biaya yang cukup kompetitif. Upah rata-rata seorang pengembang aplikasi di Jakarta jauh lebih rendah daripada di San Francisco atau Tokyo, tetapi dengan kualitas yang semakin bisa disetarakan.

Kombinasi value for money tersebut adalah daya tarik kunci bagi klien global. Lanskap ini memberi ruang bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk menjadi hub jasa digital.

Ketiga, akses ke pasar internasional yang semakin mudah. Kehadiran platform digital, seperti Upwork dan Fiverr memungkinkan para talenta digital kita untuk bersaing di panggung global tanpa perlu bermigrasi ke Silicon Valley.

Teknologi telah membuat jarak menjadi tidak relevan di era digital. Inilah demokratisasi ekspor yang belum disadari banyak orang.

Pusat Inovasi Digital

Tak pelak inovasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk menangkap peluang besar ini. Sayangnya, inovasi tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari interaksi empat pihak, yaitu institusi pendidikan, industri, pemerintah, dan masyarakat.

Pada titik inilah Pusat Inovasi Digital (PID) hadir sebagai aktor sistemik untuk menyatukan keempatnya dalam satu ruang kolaborasi.

Konsep PID berakar pada teori pertumbuhan endogen oleh Paul Romer, seorang ekonom dan peraih nobel ekonomi tahun 2018.

Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh akumulasi pengetahuan yang terus tumbuh karena adanya insentif inovasi.

Sebagai contoh, kita bisa belajar dari Block 71 di Singapura, yang awalnya merupakan bekas pabrik industri tua. Hari ini, ia menjadi pusat gravitasi bagi ratusan usaha rintisan, investor, universitas, hingga lembaga pemerintah.

Di sana, ide bisa diujicobakan tanpa takut ditertibkan. Peneliti bisa berkolaborasi dengan pengembang produk. Pemerintah hadir untuk menciptakan ruang aman bagi inovasi.

Alhasil, Block 71 berhasil mendorong ekspor jasa digital Singapura ke pasar global. Dari ruang kecil ini, lahir berbagai usaha rintisan teknologi dengan predikat unicorn, seperti PatSnap dan Carousel.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa ekosistem yang kondusif dapat menjadikan ide sebagai komoditas ekspor unggulan.

Dari perspektif makro, PID memainkan peran vital. PID menjadi simpul penting yang menjembatani talenta digital lokal dengan kebutuhan pasar global.

Fungsinya tidak semata-mata mengembangkan keterampilan teknis, seperti pemrograman atau desain, tetapi juga memperluas pemahaman tentang standar internasional, etika bisnis lintas yurisdiksi, serta perlindungan kekayaan intelektual.

Lebih dari sekadar pusat pelatihan, PID juga merupakan ruang eksperimentasi. Disanalah ide-ide tentang AI generatif, blockchain, hingga big data diuji dan dikembangkan.

Proyek-proyek tersebut tidak hanya ditujukan bagi pasar domestik dan global, tetapi juga menjadi etalase kemampuan digital Indonesia di mata dunia.

Misalnya, ketika usaha rintisan di Jakarta berhasil mengembangkan solusi chatbot AI yang diadopsi oleh klien di Asia Tenggara, hal ini bukan hanya soal ekspor teknologi. Ini juga tentang tumbuhnya kepercayaan terhadap kapabilitas digital anak negeri.

Pada akhirnya, ekspor jasa digital adalah masa depan yang sedang mengetuk pintu. Kita tidak bisa berharap mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi jika terus bergantung pada ekspor berbasis sumber daya alam. PID harus menjadi episentrum dari transformasi.

Lebih dari itu, PID harus menumbuhkan cara pandang baru bahwa ekspor tidak melulu soal barang fisik, tapi juga tentang ide, keahlian, dan kreativitas yang berasal dari karya anak bangsa.

Artikel ini telah dimuat di KONTAN 24 Juni 2025

QRIS MELUAS, PEMBAYARAN LINTAS BATAS SEMAKIN BERNAS

Jun 11, 2025 | Articles on Media

Tidak ada orang yang nyaman dengan kerumitan saat berbelanja. Apalagi ketika bepergian ke luar negeri. Di tengah hiruk-pikuk kota Tokyo atau ketika tawar-menawar buah tangan di Beijing, wisatawan Indonesia sering terjebak dalam drama klasik: bingung mencari konter penukaran uang, resah dengan kurs yang mahal, atau gagal bertransaksi karena kartu kredit tidak terbaca.

Bank Indonesia membaca situasi ini dengan jeli. Bank sentral paham bahwa pembayaran di era digital seharusnya sesederhana satu ketukan di layar gawai cerdas. Karena itu, Bank Indonesia tengah mengakeselerasi kerja sama QRIS antarnegara dengan Jepang dan Tiongkok.

Langkah ini menjanjikan sebuah revolusi: cukup satu aplikasi pembayaran lokal, pelancong tanah air dapat bertransaksi menggunakan QRIS di luar negeri, begitu juga sebaliknya.

Perjalanan kerja sama QRIS antarnegara di kedua negara tersebut tidak terjadi dalam semalam. Misalnya, untuk menjembatani sistem pembayaran Indonesia dan Jepang, Bank Indonesia menjalin nota kesepahaman strategis dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang pada Desember 2022.

Kesepakatan ini menandai dimulainya kolaborasi pembayaran digital lintas negara menggunakan QRIS dan Japan Unified QR Code (JPQR).

Di sisi lain, kerja sama sistem pembayaran antara Indonesia dan Tiongkok dibangun di atas fondasi yang lebih luas dari sekadar integrasi teknologi. Bank Indonesia dan People’s Bank of China telah menjalin kemitraan strategis melalui Local Currency Settlement (LCS) pada 2020.

Inisiatif ini memungkinkan penyelesaian transaksi bilateral menggunakan rupiah dan yuan. Dari sinilah hubungan kedua bank sentral berkembang ke ranah sistem pembayaran digital lintas batas.

Kebijakan bank sentral memang tidak harus selalu dibaca dalam angka suku bunga. Kadang kebijakan yang paling berdampak justru adalah saat konsumen bisa bertransaksi di negara lain semudah di negaranya sendiri.

Maka itu, interkoneksi QRIS ke Jepang dan Tiongkok menandakan sebuah bentuk sinergi sistem pembayaran kolektif yang mampu memangkas berbagai friksi.

Efisiensi yang ditawarkan QRIS antarnegara sangat fundamental. Dunia hari ini ditandai dengan tingginya mobilitas masyarakat global. Namun sayangnya, sistem pembayaran sering kali masih terjebak di masa lalu.

Kartu kredit belum tentu diterima di toko kecil, uang tunai harus ditukar dengan biaya tinggi, dan dompet digital kita sering tak kompatibel di luar negeri. Dengan QRIS antarnegara, pelaku UMKM dan wisawatan tidak perlu lagi bergantung pada metode pembayaran lama yang mahal dan lambat.

Secara historis, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperluas implementasi QRIS antarnegara. Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan negara tetangga yang telah terkoneksi dengan QRIS sejak tahun 2022 dan 2023.

Kerja sama ini dibingkai dalam kerangka Regional Payment Connectivity yang merupakan salah satu agenda prioritas ketika Indonesia memegang Presidensi G20 tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN tahun 2023.

Kolaborasi ini berangkat dari kebutuhan praktis kolektif: pembayaran lintas negara yang cepat, murah, dan aman. Namun di balik kerja sama itu, tersimpan sebuah narasi besar. Dunia sedang bergerak menuju sistem keuangan internasional yang lebih terdesentralisasi dan inklusif.

Dan tentu saja, QRIS antarnegara adalah bagian dari mosaik global yang lebih luas.

Buktinya pada KTT G20 tahun 2020, para pemimpin dunia sepakat bahwa sistem pembayaran lintas negara saat itu masih memerlukan banyak terobosan.

Sebagai respons, G20 meluncurkan “Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments.” Tujuannya ambisius: membangun sistem pembayaran global yang lebih murah, cepat, transparan, and inklusif.

Indonesia tidak hanya mendukung gagasan ini secara retoris. Melalui QRIS antarnegara, Indonesia sedang mengambil peran strategis: menjadi simpul penting dalam konektivitas pembayaran kawasan.

Rencana kerja sama QRIS dengan Jepang dan China akan semakin mempertegas posisi sentral Indonesia di kancah internasional.

Implikasi ekonomi

Menghubungkan QRIS dengan sistem pembayaran Jepang memiliki tantangan tersendiri. Negeri Sakura lebih konservatif dalam adopsinya terhadap pembayaran digital. Namun, potensi pembayaran digital terbilang masih sangat besar.

Pasalnya lebih dari 500.000 wisatawan Indonesia datang ke Jepang setiap tahunnya. Sebaliknya, 300.000 turis Jepang berkunjung ke Indonesia.

Tak heran, QRIS niscaya akan memudahkan para pelancong dari kedua belah negara dalam bertransaksi tanpa perlu bergantung pada uang tunai dan kartu.

Di sisi lain, Tiongkok menawarkan tantangan yang berbeda. Negeri Tirai Bambu memiliki kebijakan yang sangat ketat terkait perlindungan data dan keamanan transaksi. Meski demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan pengaturan yang cermat antara bank sentral Indonesia dan Tiongkok.

Dengan menjalin kerja sama ini, kedua negara dapat memperkuat hubungan perdagangan sehingga membuka akses pasar baru bagi produk-produk Indonesia.

Sebagian besar diskusi soal QRIS antarnegara memang mengarah pada sektor pariwisata. Wajar, karena sektor ini langsung terdampak. Namun implikasi ekonominya jauh lebih luas.

Pertama, ada potensi besar bagi UMKM lokal untuk berdagang lintas negara. Jika sistem pembayaran antarnegara sudah terintegrasi, maka penjual batik di Pekalongan bisa menerima pembayaran dari pembeli di Osaka atau Shenzhen secara instan dan langsung dalam rupiah.

Kedua, ini membuka jalan untuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara Asia.

Ketika QRIS memungkinkan konversi langsung antara rupiah, yen, atau yuan, maka ketergantungan terhadap satu mata uang global tertentu sebagai perantara dapat diminimalkan. Ini memperkuat kedaulatan moneter dan mengurangi risiko volatilitas eksternal.

Ketiga, efisiensi sistem pembayaran akan berdampak pada sektor lain—dari remitansi pekerja migran, pengiriman uang pelajar luar negeri, hingga e-commerce lintas batas. Sistem yang cepat dan murah menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Langkah awal

Pepatah bijak Tiongkok berbunyi “Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.” QRIS antarnegara mungkin hanyalah satu langkah kecil dalam peta besar ekonomi digital Asia.

Namun, ini adalah langkah yang tepat karena ia membuka ribuan langkah berikutnya: perdagangan lebih inklusif, wisata yang lebih praktis, dan UMKM yang lebih percaya diri menembus batas negara.

Sejarah membuktikan bahwa kerja sama ekonomi besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil, seperti pembayaran. Karena di ujung setiap transaksi, ada kepercayaan. Dan di balik setiap sistem pembayaran, ada pilihan: apakah kita hanya ingin menjadi pengguna, atau juga menjadi pemain?

QRIS antarnegara bukan hanya tentang kemudahan. Ia adalah wujud diplomasi dompet—cara baru Indonesia hadir di panggung ekonomi global, bukan dengan bendera, tapi dengan kode QR yang menyala di layar ponsel kita.

Itu bukan mimpi. Itu masa depan yang sedang dibangun hari ini. Satu transaksi QRIS di Tokyo atau Shanghai bisa menjadi simbol kecil dari perubahan besar yang akan datang. Dan Indonesia sudah memilih untuk tidak hanya menonton, tapi ikut bermain.

Artikel ini telah dimuat di INVESTOR DAILY 11 Juni 2025

QRIS TAP: DARI TRANSAKSI KE TRANSFORMASI

May 17, 2025 | Articles on Media

Ketika Google Maps pertama kali diluncurkan tahun 2005, kita hanya melihatnya sebagai peta digital. Tapi seiring waktu, ia menjadi lebih dari sekadar petunjuk arah. Ia mengajari kita membaca ritme kota, memprediksi kemacetan, bahkan merencanakan waktu berpindah dari satu titik ke titik lainnya.

Inovasi yang semula terlihat biasa, ternyata diam-diam mengubah cara manusia memaknai ruang dan waktu.

Kini, sejarah itu seperti berulang lewat implementasi QRIS. Ia telah hadir sejak lima tahun silam dengan wajah yang sangat sederhana: kode persegi dua dimensi di atas selembar kertas. Tidak ada layar sentuh, tidak ada tombol dan tidak ada suara. Tapi di balik kesederhanaannya, ia membawa misi besar bernama transformasi digital.

Pada mulanya QRIS dirancang untuk memudahkan transaksi. Pedagang tak perlu lagi menyiapkan beragam kode QR di meja kasir. Cukup satu kode QR untuk pembayaran semua bank dan dompet digital. Praktis, cepat, dan hemat.

Dan seiring berjalannya waktu, tidak ada yang menyangka kehadiran alat sederhana itu justru berkembang menjadi pintu pembuka bagi UMKM masuk ke dalam ekosistem digital.

Lompatan katak

Mereka mulai belajar mencatat transaksi, mengelola laporan keuangan, terkoneksi dengan aplikasi kasir digital, hingga memasarkan dagangannya di media sosial dan situs lokapasar.

Situasi ini lantas dikenal dengan istilah “lompatan katak” (leapfrog). Sebuah jargon kontemporer untuk menggambarkan kemampuan melompati tahapan pertumbuhan konvensional dengan bantuan teknologi.

Dulu, untuk bisa menjangkau pasar nasional, pelaku usaha harus membuka cabang, pasang iklan di media cetak, dan punya modal besar. Sekarang, cukup punya akun media sosial, ponsel pintar, dan QRIS.

UMKM yang tadinya hanya melayani tetangga sekitar, kini bisa melayani pembeli di luar kota, bahkan luar negeri dengan proses pembayaran yang mudah.

Tak ayal, UMKM dapat melompat langsung dari ekonomi informal ke ekosistem digital tanpa harus melewati fase menengah yang panjang. Inilah hakikat lompatan katak, yakni teknologi yang awalnya dirancang untuk efisiensi pembayaran menjadi pondasi transformasi struktural.

Pada skala makro, adopsi massal QRIS berkontribusi pada formalisasi usaha informal, perluasan basis pajak, dan percepatan inklusi keuangan.

Optimisme serupa kembali membuncah seiring peluncuran QRIS Tap pada Maret 2025. Dengan dukungan teknologi Near Field Communication (NFC), pengguna cukup menempelkan ponsel ke perangkat, dan transaksi terjadi dalam sekejap.

Meski usianya masih seumur jagung, nyatanya pengguna QRIS Tap tercatat mencapai 20,8 juta orang dengan volume transaksi mencapai 42,9 juta. 

Sekilas, cara pembayaran kekinian ini terlihat hanya sebagai penyempurnaan teknis dari sistem QRIS yang sudah ada. Namun di balik itu, QRIS Tap sejatinya menyimpan potensi lebih dari sekadar memudahkan pembayaran.

Sektor transportasi publik dapat menjadi studi kasus menarik. Aspek kecepatan terbilang sangat krusial di area ini. Semakin deras laju transaksi, semakin lancar aliran penumpang.

Pengalaman banyak kota megapolitan di dunia mengajarkan bahwa kecepatan berpindah sama pentingnya dengan kecepatan internet. Ketika teknologi menyatu dengan alur hidup masyarakat urban, ia tak lagi sekadar alat bayar, tapi menjadi bagian dari infrastruktur kota modern.

Walau demikian, letak kekuatan QRIS Tap justu terletak pada sisi perolehan data. Setiap ketukan pada mesin pembaca menciptakan jejak digital sebagai indikator mobilitas harian warga.

Ia memberitahu jam berapa orang paling sering naik kendaraan umum. Ia mengungkap rute mana yang padat, mana yang sepi.

Implikasinya QRIS Tap memungkinkan sistem pengambilan kebijakan dapat bergerak dari berbasis asumsi menuju sistem berbasis bukti. Pemerintah bisa membaca pola mobilitas masyarakat secara langsung. Operator mampu menyesuaikan armada secara dinamis. Dan warga mendapat layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyatanya.

Enabling infrastructure

Ke depan, sangat mungkin data QRIS Tap akan terhubung dengan sistem perencanaan kota. Pemerintah bisa mengidentifikasi daerah yang kurang terlayani transportasi, mengatur tarif berdasarkan waktu, bahkan memberi subsidi yang lebih tepat sasaran.

Di titik inilah, QRIS Tap bukan cuma alat transaksi. Ia menjadi enabling infrastructure yang memampukan banyak hal lain tumbuh di atasnya.

Terminologi ini berarti infrastruktur yang tidak hanya menjalankan fungsi dasarnya, tetapi juga membuka ruang tumbuh bagi sistem lainnya.

Misalnya, jalan tol tidak hanya menghubungkan dua kota, tapi membentuk pusat ekonomi baru. Listrik bukan hanya menyalakan lampu, tapi memungkinkan munculnya industri.

QRIS Tap pun demikian. Ia membuka jalan, tak hanya bagi sistem transportasi yang lebih efisien, tapi juga bagi kota yang lebih cerdas.

Hari ini, tantangan transportasi publik bukan hanya pada soal tarif dan trayek, tetapi juga integrasi layanan. Pengguna ingin melihat posisi kendaraan umum, merencanakan rute, hingga memesan tiket transportasi secara daring.

QRIS Tap berpotensi menjadi simpul awal yang menghubungkan moda transportasi ke dalam ekosistem digital—dari pembayaran, data pengguna, hingga integrasi antarmoda.

Potensi QRIS Tap tentu tidak berhenti di halte atau stasiun. Ia bisa menjangkau lebih luas, menembus batas sektor transportasi menuju layanan publik lainnya. Bayangkan jika pembayaran retribusi parkir, tiket masuk kawasan wisata, hingga layanan administrasi di kantor pemerintah bisa dilakukan cukup dengan satu sentuhan.

Di sinilah kita melihat bagaimana QRIS Tap bisa menjadi tulang punggung kota cerdas yang tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga inklusif secara sosial.

Pada akhirnya, Clayton Christensen, profesor di Harvard Business School mengatakan: “Inovasi yang berhasil bukan yang paling canggih, tapi yang paling banyak dipakai.” QRIS Tap memenuhi syarat ini.

Bukan karena ia dibangun dengan teknologi mutakhir, tapi karena ia menjawab kebutuhan paling dasar masyarakat: kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan dalam bertransaksi.

Maka dari itu, sangat tepat jika memosisikan QRIS Tap sebagai fondasi awal transformasi fasilitas publik yang lebih inklusif, efisien, dan terhubung.

Walau saat ini implementasinya masih terbatas, tapi seperti kata orang bijak: jangan meremehkan riak kecil, karena gelombang besar sering lahir dari riak kecil yang tak terlihat.

Artikel ini telah dimuat di KONTAN 17 Mei 2025

LITERASI DIGITAL SEBAGAI VAKSIN SOSIAL KEJAHATAN SIBER

May 7, 2025 | Articles on Media

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi, tersimpan tantangan besar bernama kejahatan siber. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan sebuah modus penipuan berupa penggunaan perangkat Base Transceiver Station (BTS) palsu.

Bareskrim Polri menyebut nominal kerugian akibat aksi ini mencapai ratusan juta rupiah Kejahatan ini menjadi ancaman serius dan memperlihatkan betapa pentingnya literasi digital.

Berbeda dengan kebanyakan kejahatan siber yang hanya berbasis perangkat lunak atau media sosial, BTS palsu tergolong kejahatan yang menggunakan perangkat keras berteknologi tinggi.

Pelaku menggunakan sistem IMSI Catcher yang mampu “menjebak” ponsel agar menganggapnya sebagai pemancar resmi dan menyisipkan pesan penipuan tanpa melewati jaringan operator.

Dengan sinyal kuat dan terarah, BTS palsu dapat menjangkau puluhan hingga ratusan ponsel di radius tertentu. Ketika korban menerima SMS seperti “Bank Anda akan memblokir akun ini, klik tautan untuk verifikasi,” mereka tidak menyadari bahwa pesan tersebut tidak pernah dikirim oleh operator atau bank yang sah.

Dampak kejahatan ini sangat nyata: masyarakat kehilangan dana, kepercayaan pada layanan digital menurun, dan reputasi lembaga finansial ikut terdampak. Penipuan ini tidak hanya menipu dompet, tetapi juga mengoyak rasa aman pengguna digital.

Modus operandi kejahatan siber sangat beragam. Setidaknya terdapat lima jenis praktik kecurangan yang paling sering terjadi.

Pertama, phishing atau upaya memperoleh informasi pribadi dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Modus BTS palsu memanfaatkan smishing (phising dalam versi berbasis SMS) secara langsung dengan membuat SMS seolah-olah berasal dari bank atau institusi resmi.

Kedua, malware dan ransomware. Malware (perangkat lunak berbahaya) dapat menginfeksi perangkat dan mencuri data tanpa sepengetahuan pengguna.

Di sisi lain, Ransomware, salah satu variannya, mengunci data korban dan meminta tebusan dalam bentuk uang kripto. Serangan ini banyak menyasar sektor pemerintahan dan layanan publik.

Ketiga, social engineering atau rekayasa sosial. Teknik manipulatif ini mengeksploitasi psikologis korban untuk mengungkapkan informasi penting, misalnya dengan berpura-pura menjadi customer service atau petugas bank.

Pelaku sering menggabungkan teknik ini dengan pesan yang menimbulkan kepanikan seperti “rekening Anda diblokir”.

Keempat, skimming atau pencurian data kartu debit atau kartu kredit dengan memakai alat rekam yang dipasang pada mesin ATM atau mesin gesek EDC. Seiring perkembangan teknologi, teknik ini berkembang juga ke ranah digital melalui pencurian data lewat situs tidak aman.

Kelima, penipuan investasi digital dan kripto. Meningkatnya popularitas kripto juga dimanfaatkan oleh pelaku penipuan yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa risiko. Korbannya tidak hanya masyarakat awam, tetapi juga generasi muda yang aktif digital namun kurang memahami risiko.

Kejahatan-kejahatan di atas kian membingkai fakta bahwa kejahatan digital bukan hanya masalah teknis, melainkan persoalan sistemik yang menyentuh aspek pelindungan konsumen dan literasi digital publik.

Pertahanan pertama

Kejahatan siber seperti BTS palsu menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah tempat yang netral. Ia bisa menjadi arena produktivitas atau medan berbahaya tergantung pada kesiapan kita. Masyarakat yang tidak dilindungi dan tidak dibekali dengan literasi digital akan terus menjadi korban.

Literasi digital adalah benteng pertahanan pertama terhadap kejahatan digital. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin kecil kemungkinan mereka jadi korban penipuan.

Literasi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal bertahan hidup di era digital. Maka dari itu, penguatan literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kewajiban.

Secara substansi literasi digital mencakup empat dimensi penting. Pertama, kecakapan informasi dengan memahami dan menilai validitas informasi digital.

Kedua, kesadaran keamanan digital, yaitu mengetahui risiko dari berbagi data pribadi, mengenali sinyal bahaya seperti tautan mencurigakan atau permintaan OTP.

Ketiga, etika digital dengan menjaga privasi, menghormati hak orang lain, dan tidak menyebar berita bohong.

Keempat, kemampuan memecahkan masalah digital. Mereka mengetahui langkah jika terkena penipuan, menghubungi pihak berwenang, dan menggunakan saluran pengaduan resmi.

Seseorang yang melek digital akan lebih berhati-hati dalam mengklik tautan yang mencurigakan, paham pentingnya autentikasi dua faktor (2FA), tidak mudah tergiur iming-iming hadiah dari nomor tidak dikenal, serta mengenali pola pesan yang mencurigakan.

Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat niscaya menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan digital.

Kementerian Kominfo menyebut indeks literasi Indonesia pada 2022 berada di angka 3,54 (dari skala 5). Hal ini menunjukkan bahwa masih tersisa banyak ruang bagi para pemangku kebijakan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.

Pelindungan Konsumen

Beragam upaya sejatinya telah dilakukan otoritas. Misalnya, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia  Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

Salah satu poin utamanya ialah literasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator, melainkan juga tanggung jawab industri sistem pembayaran.

Dalam kerangka ketentuan ini, pelaku industri diwajibkan untuk aktif memberikan edukasi kepada konsumen mengenai keamanan bertransaksi, perlindungan data pribadi, serta potensi risiko di dunia digital.

Dengan memperluas pemahaman konsumen, industri tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi keberlanjutan ekosistem pembayaran digital.

Seiring makin banyaknya produk dan layanan pembayaran berbasis teknologi, pemahaman masyarakat tentang konsep keamanan transaksi digital menjadi sangat mendasar.

Berbagai program edukasi, kampanye publik, hingga kolaborasi dengan komunitas lokal digalakkan untuk memperkenalkan risiko siber, serta memahami hak dan kewajiban sebagai pengguna sistem pembayaran.

Langkah ini menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan ekosistem pembayaran yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan masyarakat yang melek digital, penggunaan layanan pembayaran digital dapat tumbuh sehat, memperluas akses keuangan, dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Sinergi antara regulator dan industri ini mencerminkan komitmen bersama untuk tidak hanya membangun teknologi, tetapi juga kepercayaan dan kesiapan masyarakat dalam memasuki era ekonomi digital.

Sebab pada akhirnya tidak ada teknologi yang benar-benar aman tanpa manusia yang benar-benar paham cara menggunakannya.

Oleh karena itu, sangatlah tepat jika mengibaratkan literasi digital layaknya vaksin sosial terhadap kejahatan siber.

Seperti halnya vaksin yang melatih tubuh melawan virus, literasi digital melatih nalar dan kewaspadaan kita terhadap ancaman di dunia maya.

Artikel ini telah dimuat di INVESTOR DAILY 7 Mei 2025